Asosiasi Pengusaha Dukung Rekomendasi MUI Soal Jaminan Halal Program MBG

Suara.com - Kepastian jaminan halal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan penuh dari para pelaku industri. Tiga asosiasi pengusaha raksasa menyatakan siap mengawal dan menyukseskan program ambisius ini, sejalan dengan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ketiga asosiasi tersebut, yaitu Gabungan Pengusaha Dapur Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI), Asosiasi Pengusaha Wadah Makan Indonesia (APMAKI), dan Asosiasi Produsen Alat Dapur dan Makan (ASPRADAM), menegaskan komitmen mereka sebagai mitra strategis pemerintah.

Dalam konferensi pers bersama di Telaga Senayan, Jakarta, Jumat (12/9/2025), mereka menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan seluruh pemangku kepentingan.

Fokus utama mereka adalah memastikan setiap peralatan makan yang digunakan dalam program ini, mulai dari nampan makanan (food tray) hingga alat dapur, tidak hanya higienis dan aman, tetapi juga memenuhi standar halal yang ketat.

"Dukungan kami ini mencakup penyediaan food tray dan perlengkapan makan lain yang aman untuk kesehatan sesuai dengan standar Nasional Indonesia (SNI) dan bersertifikasi halal guna memastikan kelancaran program MBG di seluruh Indonesia," ujar Sekjen APMAKI, Ardy Susanto dalam keterangannya, Minggu (14/9/2025).

Ardy Susanto mengungkapkan bahwa kapasitas produksi industri dalam negeri sangat siap untuk memenuhi permintaan masif dari program ini.

Dengan estimasi produksi mencapai 10 juta unit food tray per bulan atau sekitar 100 juta unit per tahun, para produsen lokal siap mengambil alih pasar yang selama ini banyak diisi oleh produk impor.

"Dengan kapasitas tersebut, produsen dalam negeri siap mengambil alih sebagian besar pasokan yang selama ini diimpor dari luar negeri, sekaligus menjamin standar kehalalan, keamanan, dan kualitas yang sesuai rekomendasi MUI, SNI dan kebutuhan BGN," ungkap dia.

Lebih dari itu, Ardy menegaskan komitmen ini juga menjadi benteng untuk melindungi program MBG dari produk-produk berkualitas rendah atau "abal-abal". Ia menyoroti banyaknya produk KW di pasaran yang menggunakan bahan tidak sesuai spesifikasi bahkan berani mencatut logo SNI palsu.

Baca Juga: Cegah Siswa Keracunan, BGN Ajari Penjamah di Mimika soal MBG: Diiming-imingi Sertifikat Hygiene!

“Dengan melibatkan produsen dalam negeri, kualitas peralatan makan dalam program MBG akan lebih terjamin dan masyarakat terlindungi dari produk abal-abal. Kami berkomitmen hanya menghadirkan produk sesuai SNI dan standar Halal,” tandas Ardy.

Dukungan serupa datang dari Ketua Umum GAPEMBI, H. Alven Stony, yang menekankan kesiapan para pengusaha dapur makan. Mereka siap menyediakan dapur yang tidak hanya higienis dan sesuai standar gizi, tetapi juga patuh pada prinsip kehalalan.

"Kami juga menghimbau agar para kepala SPPG bisa pro aktif dalam memastikan SPPG yang mereka kelola menggunakan peralatan makan dan dapur yang bersertifikat halal dan memastikan aspek thoyib sesuai rekomendasi MUI yang ditujukan kepada kepala BGN," tutur Alven.

Skala program MBG memang luar biasa besar. Berdasarkan data BGN yang dipaparkan di Komisi IX DPR RI, target penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang pada 2025 dengan anggaran fantastis Rp71 triliun. Angka ini akan terus meningkat, menunjukkan kebutuhan logistik yang berkelanjutan.

Menjawab tantangan ini, Ketua APMAKI, Alie Cendrawan, menambahkan bahwa kapasitas produksi industri wadah makan saat ini sudah mencapai 8,5 juta set per bulan dan siap ditingkatkan.

Hal ini diamini oleh ASPRADAM yang memiliki kemampuan produksi 2 juta set peralatan dapur per bulan dan siap menambah fasilitas produksi.

"Kami, tiga asosiasi pengusaha bersama industri nasional lainnya siap mengambil peran strategis dengan kapasitas produksi yang mampu memenuhi kebutuhan jutaan unit food tray setiap bulan, sehingga pelaksanaan program MBG dapat berjalan efektif, efisien, dan mendukung kemandirian industri dalam negeri," pungkas Alie Cendrawan.