Suara.com - Para pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia (GARDA) bersama aliansi mahasiswa bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Rabu (17/9/2025).
Aksi akan berlangsung di tiga titik, yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Istana Negara, dan DPR RI.
Ketua Umum Asosiasi GARDA, Igun Wicaksono, menegaskan aksi ini digelar bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional.
Menurutnya, peringatan tersebut yang seharusnya menjadi momentum kebanggaan bangsa justru mencerminkan kemunduran sektor transportasi sejak Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi menjabat.
"Hari Perhubungan Nasional yang seharusnya dapat menjadi suatu kebanggaan kemajuan Indonesia pada bidang perhubungan akan menjadi saat yang tepat bagi Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menyuarakan bahwa terjadinya kemunduran Kementerian Perhubungan semenjak Dudy Purwaghandi diangkat oleh Presiden Prabowo menjadi Menteri Perhubungan," kata Igun dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (17/9/2025).
GARDA menilai Menhub lebih berpihak kepada perusahaan aplikasi transportasi ketimbang kepada pengemudi.
Igun menyebut Dudy justru berperan layaknya juru bicara perusahaan, bukan pejabat negara yang seharusnya melayani rakyat.
"Bahkan pada ekosistem transportasi online, Menteri Perhubungan berlaku layaknya pengusaha bukan sebagai menteri yang menjadi pembantu Presiden untuk melayani rakyat Indonesia pada bidang perhubungan," ujarnya.
Menurut Igun, kebijakan Kemenhub saat ini dikendalikan oleh kepentingan perusahaan aplikasi.
Baca Juga: Turunkan Ribuan Pasukan, Polisi Larang Massa Ojol Bakar Ban hingga Tutup Jalan Selama Demo!
GARDA menyebut fenomena itu sebagai vendor driven policy yang merugikan para pekerja transportasi daring.
"Garda menilai bahwa secara jelas telah terjadi 'vendor driven policy' dimana kebijakan-kebijakan Menteri Perhubungan telah dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online," ucapnya.
Dalam aksi ini, ada sejumlah tuntutan yang diusung.
Beberapa di antaranya yakni potongan aplikator maksimal 10 persen, regulasi tarif antar barang dan makanan, audit investigatif potongan 5 persen yang diambil aplikator, hingga penghapusan fitur Aceng, Slot, Multi Order, dan Member Berbayar.
Selain itu, GARDA juga mendesak pencopotan Menteri Perhubungan dan pengusutan tuntas tragedi 28 Agustus 2025.
Adapun rute aksi dimulai dari Kemenhub, lalu berlanjut ke Istana Presiden, dan berakhir di DPR RI.
Berita Terkait
-
Kini Akui Anak-anak Boleh Sampaikan Pendapat, Kenapa Polda Metro Sempat Cegah Pelajar Ikut Demo?
-
Ribuan Personel Gabungan Jaga Ketat Demo 'Tolak Reformasi Polri' di DPR
-
TNI Nyatakan Terbuka Bekerja Sama dengan Tim Investigasi Kerusuhan Agustus
-
Kematian Mahasiswa Unnes saat Demo Masuk Babak Baru, LPSK Dapatkan Bukti CCTV
-
Enam Lembaga HAM Bentuk Tim Investigasi Kerusuhan, Tegaskan Suara Korban Tak Boleh Terhapus
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
Terkini
-
Shayne Pattynama Sesumbar Jelang Indonesia vs Vietnam: Kami Sangat Percaya Diri!
-
Guru Les Cabuli 29 Murid, Mengapa Kekerasan Seksual Anak Kerap Dilakukan Orang Terdekat?
-
Grab Perkuat Teknologi Keselamatan Transportasi Online, AI hingga AudioProtect Plus
-
Abdul Wahid Ajukan Banding, Merasa Kasusnya Direkayasa: Saya Cari Keadilan
-
Istana Tanggapi Putusan MK soal Anggaran MBG Harus Dipisah dari Pendidikan
-
Portofolio Digital Jadi Ijazah Baru, Senjata Gen Z Tembus Dunia Kerja?
-
Rugi Rp25,2 Miliar! Diana Pungky Polisikan Mantan Asisten Terkait Penggelapan dan TPPU
-
Ditantang karena Belum Periksa Raja Juli, KPK: Bukan Masalah Berani atau Tidak
-
Whooz Bikin UMKM Tak Perlu Lagi Investasi Server dan Jaringan
-
Piala Presiden 2026: Persija Bisa Tersingkir Meski Bantai PSMS Medan