- Zainul mendorong penangan kasus cacingan pada seorang balita di Bengkulu harus segera ditangani pemerintah setempat dengan baik.
- Zainul mengatakan balita dan seluruh keluarganya harus dipastikan telah memiliki jaminan kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
- Pada Minggu (14/9) sekitar pukul 18.00 WIB, anak tersebut mengeluarkan cacing gelang (Ascaris) dari mulut dan hidungnya.
Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, mendorong penangan kasus cacingan pada seorang balita di Bengkulu harus segera ditangani pemerintah setempat.
Dia mengingatkan, kejadian itu jangan sampai terulang seperti kasus cacingan pada balita bernama Raya di Sukabumi yang meninggal pada Juli 2025 lalu.
"Harus segera ditangani secepatnya, jangan sampai terulang kasus di Sukabumi," kata Zainul saat dihubungi suara.com, Rabu (17/9/2025).
Politisi PKB itu juga menekankan agar balita dan seluruh keluarganya harus dipastikan telah memiliki jaminan kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
"Tidak boleh alasan kouta PBI habis. Dinkes dan Kemenkes harus kolaborasi," ujarnya.
Sebelumnya warga Desa Sungai Petai, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Bengkulu, mendadak digemparkan oleh peristiwa yang dialami seorang balita bernama Khaira Nur Sabrina.
Pada Minggu (14/9) sekitar pukul 18.00 WIB, anak tersebut mengeluarkan cacing gelang (Ascaris) dari mulut dan hidungnya.
Kedua orang tuanya, Prengki (25) dan Yanti Hartuti (24), langsung panik.
Mereka segera membawa putrinya ke RSUD Tais. Sesampainya di rumah sakit, balita dengan berat hanya 8 kilogram itu langsung dirawat di ruang ICU.
Baca Juga: Jangan Anggap Remeh, Ciri-Ciri Terkena Cacingan yang Sering Tak Disadari Orang Dewasa
Kondisinya cukup mengkhawatirkan, lantaran mengalami demam tinggi, batuk berdahak, gelisah, dan diduga menderita bronkopneumonia atau infeksi paru-paru.
Selama perawatan, Khaira beberapa kali kembali mengeluarkan cacing dari mulut, baik di malam hari maupun pada keesokan paginya.
Berita Terkait
-
Kasus Cacingan Anak Kembali Berulang, Pakar Kesehatan: Negara Masih Abai
-
Cerita Pengabdian di Desa Manau Sembilan II dari Satria Hutan Indonesia 2025
-
427 Siswa di Bengkulu Keracunan MBG, Pemprov Tambah Stok Obat-obatan
-
Terjadi Lagi, Giliran Ratusan Siswa di Lebong Bengkulu Diduga Keracunan MBG
-
Jangan Anggap Remeh, Ciri-Ciri Terkena Cacingan yang Sering Tak Disadari Orang Dewasa
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Harga Minyak Dunia Anjlok 6 Persen Usai Ketegangan AS-Iran di Selat Hormuz Mereda
-
Studi Ungkap Gunung Berapi yang Tidur Ribuan Tahun Ternyata Bisa Tetap Aktif: Mengapa?
-
Menaker: Sertifikasi Kompetensi Jadi Bukti Formal Penting Bagi Lulusan Magang
-
6 Fakta di Balik Bebasnya Piche Kota Indonesian Idol dari Tahanan Kasus Dugaan Pemerkosaan
-
Wabah Hantavirus di Kapal MV Hondius Memaksa Spanyol Ambil Tindakan Darurat Evakuasi Penumpang
-
Muatan Penumpang Disorot! Bus ALS Maut yang Tewaskan 16 Orang Angkut Tabung Gas hinga Sepeda Motor
-
Tragedi Bus ALS vs Truk Tangki di Sumsel: 16 Jenazah Tiba di RS Bhayangkara, Mayoritas Luka Bakar!
-
Komandan Elite Hizbullah Dilaporkan Tewas dalam Serangan Israel di Beirut Selatan
-
Viral Kuitansi Laundry Gubernur Kaltim Rp20,9 Juta Seminggu: Nyuci Dalaman Aja Seharga Cicilan Motor
-
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Terancam Hak Angket, DPR: Kepala Daerah Harus Sensitif Isu Publik