Usai Kunjungan Gibran, Kemendagri Janji Perbaiki Program Kesehatan dan Pendidikan di Papua!

Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berjanji akan memperbaiki layanan pendidikan dan kesehatan di Papua usai kunjungan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming.

Sejumlah catatan ditemukan selama lawatan 16–18 September 2025 itu, mulai dari sekolah yang butuh perbaikan, rumah sakit dengan sarana kurang memadai, hingga persoalan tata kelola manajemen layanan publik.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan tindak lanjut segera dilakukan lewat rapat teknis lintas kementerian dalam waktu dekat.

“Banyak hal yang harus diperbaiki. Ini sudah dicatat, kami akan kembali ke Jakarta, kami akan lakukan rapat teknis dalam waktu yang singkat,” ujar Ribka dalam keterangannya, Kamis (18/10/2025).

Ribka mendampingi Wapres Gibran dalam rapat terbatas yang digelar di Gedung Negara, Kota Jayapura.

Rapat itu turut dihadiri Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Penjabat (Pj) Gubernur Papua, para bupati/wali kota, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua.

Menurut Ribka, banyak catatan penting yang muncul selama rangkaian kunjungan Wapres Gibran, mulai dari fasilitas pendidikan hingga layanan kesehatan. Dua sektor ini disebutnya paling mendesak untuk segera diperbaiki.

“Banyak fasilitas kesehatan, rumah sakitnya itu fisiknya harus diperbaiki, tata kelolanya, manajemen, dan seterusnya. Tadi kami bertemu dengan Forkopimda di sini, banyak juga hal-hal yang harus kita selesaikan,” ungkap Ribka.

Sebelumnya, Gibran juga sempat meninjau kondisi di Papua Selatan. Dari kunjungan tersebut, ditemukan sejumlah sekolah yang perlu dibenahi, sementara sarana kesehatan di wilayah itu juga dianggap perlu perbaikan, baik dari sisi bangunan maupun manajemen pelayanan.

Baca Juga: Beda Jauh dari Mahfud, Kenapa KPU Tak Cantumkan Pendidikan Terakhir Gibran?

Selain pendidikan dan kesehatan, Gibran juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Program ini dinilai penting untuk terus dimaksimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tak hanya itu, persoalan Transfer ke Daerah (TKD) juga ikut dibahas. Ribka menegaskan, isu tersebut akan dibicarakan lebih lanjut bersama sejumlah kementerian terkait, terutama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kemendagri.

Ia memastikan, koordinasi di tingkat pusat akan dilakukan secara intensif agar langkah-langkah perbaikan yang dirancang bisa berjalan efektif.

“Kita akan terus melakukan koordinasi di pusat,” pungkasnya.