- Andreas mengatakan DPR dijaga TNI harus dipahami sebagai bagian dari upaya menciptakan rasa aman.
- Hugo juga tidak bisa memastikan sampai kapan gedung parlemen akan dijaga aparat TNI, meskipun demonstrasi tak terjadi lagi.
- Politikus PDIP itu menilai situasi aman tidak selalu bisa dilihat dari kondisi di permukaan.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menilai penempatan prajurit TNI di Kompleks Parlemen Senayan harus dipahami sebagai bagian dari upaya menciptakan rasa aman.
Menurutnya, keberadaan aparat keamanan tidak boleh mengganggu aktivitas pekerja parlemen, termasuk wartawan yang setiap hari keluar masuk gedung DPR.
"Jangan sampai itu menjadi hambatan terganggu teman-teman bekerja. Tetapi juga teman-teman bekerja juga perlu keamanan. Kita semua bekerja di sini perlu situasi yang aman," ujar Hugo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Politikus PDIP itu menilai situasi aman tidak selalu bisa dilihat dari kondisi di permukaan.
Kericuhan yang terjadi saat demonstrasi akhir Agustus lalu, menurut Hugo, menjadi contoh bahwa gangguan keamanan bisa muncul tiba-tiba.
Karenanya, Hugo juga tidak bisa memastikan sampai kapan gedung parlemen akan dijaga aparat TNI, meskipun demonstrasi tak terjadi lagi.
"Tentu pihak keamanan yang mengetahui secara pasti kapan perlu ditarik dan kapan itu masih ada di sini. Dalam arti selama ini kan kita punya fungsi intelijen, kita punya fungsi keamanan yang seharusnya bisa menjaga," ujarnya.
"Karena di sini juga tiap hari teman-teman wartawan juga harus bekerja dengan keluar masuk di sini," katanya menambahkan.
Ia menekankan pentingnya peran intelijen dalam menentukan apakah kondisi sudah benar-benar kondusif atau masih membutuhkan penjagaan tambahan.
Baca Juga: Hak Jawab Mantan KSAD Dudung Abddurrachman soal Masalah Rumah Prajurit
"Itulah fungsinya pentingnya fungsi intelijen. Kalau intelijen tidak bekerja secara maksimal, ya kita pikir semuanya aman tapi ternyata kemudian terjadi peristiwa-peristiwa yang seperti itu," pungkasnya.
Berita Terkait
-
'Ini Tugas Negara!' DPR Ultimatum Polisi Usut Tuntas 3 Mahasiswa Hilang Usai Demo Akhir Agustus
-
Peran 2 Anggota Kopassus di Kasus Pembunuhan Kacab Bank: Atur Penculikan hingga Buang Jasad
-
Respons Usulan Menteri Pigai Soal Lapangan Khusus Demo di DPR, Komisi XIII: Perlu Kajian Lanjut
-
80 Tahun Merdeka, Masih Ada Prajurit Tersiksa?
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung