Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri

Suara.com - Tuntutan publik untuk mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan.

Direktur Institut Marhaenisme, Deodarus Sunda, menegaskan bahwa reformasi kepolisian sejati mustahil dimulai tanpa memotong 'kepala busuk' yang menjadi sumber masalah.

“Mencopot Sigit dari jabatannya sebagai Kapolri merupakan tuntutan yang paling masuk akal. Reformasi kepolisian tidak bisa dimulai tanpa terlebih dahulu memotong kepala busuk yang menjadi sumber masalah dari institusi tersebut,” kata Deodarus, Jumat (19/9/2025), mengutip ucapan yang pernah dilontarkan Presiden Prabowo Subianto.

Dasar dari tuntutan keras ini adalah rentetan kekerasan brutal aparat sejak demo 25 Agustus 2025, yang telah menewaskan sedikitnya sepuluh orang di berbagai kota, termasuk Affan Kurniawan yang tewas terlindas rantis Brimob.

Deodarus juga mengkritik instruksi Kapolri yang memerintahkan tembak di tempat dengan peluru karet jika massa mendekati markas Brimob.

“Dari sinilah kita memahami bahwa di bawah kepemimpinannya, Polri bukan lagi alat negara yang tunduk pada hukum, melainkan mesin represi yang tunduk pada kekuasaan,” imbuhnya.

Ia menambahkan, pembungkaman kritik melalui penangkapan aktivis semakin menunjukkan bahwa Polri lebih sibuk melindungi kekuasaan daripada rakyat.

“Ketika masyarakat menuntut keadilan, yang muncul adalah intimidasi brutal dan penangkapan represif. Ketika rakyat meminta reformasi institusi, yang diberikan adalah peluru karet dan gas air mata,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa setiap wacana reformasi akan menjadi omong kosong belaka selama Sigit masih menjabat.

Baca Juga: Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional

"Tanpa mencopot figur gagal, represif, dan koruptif ini, wacana reformasi Polri tidak akan lebih dari sekadar omon-omon," katanya.