Narasi Prabowo - Gibran Dua Periode Disorot: Orientasi Kekuasaan Jauh Lebih Dominan?

Suara.com - Mantan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengakui bahwa dirinya memerintahkan kelompok relawannya,  Barisan Rakyat Jokowi Presiden (Bara JP) untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode. 

Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai upaya untuk memasangkan kembali Gibran Rakabuming Raka dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 akan menimbulkan pro dan kontra. 

Menurutnya, bagi kelompok yang kontra, akan memandang terlalu dini untuk mengusung Prabowo-Gibran dua periode.

Pasalnya, umur pemerintahan keduanya belum genap berusia satu tahun. 

Alih-alih membicarakan dua periode, yang seharusnya dipastikan bagaimana realisasi visi misi Prabowo-Gibran pada masa kampanye dulu. 

"Banyak pihak yang kontra, dan bahkan agak sedikit keras. Ini belum ngapa-ngapain kok sudah bicara tentang dua periode. Tunjukkan dulu, wujudkan dulu kira-kira apa visi misinya yang belum direalisasikan," kata Adi dikutip Suara.com dari kanal Youtube miliknya, Jumat (19/9/2025). 

"Soal membuka lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi angka pengangguran dan seterusnya dan seterusnya. Itu dulu yang kemudian direalisasikan," sambungnya. 

Katanya, jika visi-misi itu sudah terealisasi, maka tak ada yang salah jika ada upaya untuk memasangkan Prabowo-Gibran dua periode. 

Sebaliknya, jika hal itu belum tercapai, publik akan melihat upaya itu hanya sebagai orientasi kekuasaan. 

Baca Juga: Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik

"Boleh-lah bicara apapun kalau memang visi misi dan janji politiknya itu memang sudah sesuai dengan harapan rakyat. Tanpa itu semua, maka yang dilihat oleh publik hanyalah semacam orientasi kekuasaan yang jauh lebih dominan dibandingkan dengan membuktikan kinerja. Intinya bagi pihak yang kontra kerja dulu, buktikan dulu baru kemudian bicara tentang dua periode," ujarnya. 

Adi pun memandang dalam konteks politik di Indonesia, tidak istilah terlalu dini untuk memperebutkan kekuasaan. 

Menurutnya, hal itu menjadi suatu hal yang lumrah. 

"Kalau kita mau jujur sebenarnya secara alamiah politik di Indonesia itu apa yang disebut oleh (Harold Dwight) Lasswell sebagai politik soal how to get the power. Politik kita itu sesederhana untuk mendapatkan kekuasaan," katanya.

"Baru selesai dilantik, baru selesai mendapatkan kekuasaan, sudah berpikir bagaimana memenangkan pertarungan. Bagaimana misalnya bicara tentang pertarungan politik di masa-masa yang akan datang di Indonesia, itu perkara biasa," jelasnya.