- PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu dari DPRD Gorontalo karena dugaan percobaan perampokan uang negara
- Pemecatan dilakukan berdasarkan rekomendasi Komite Etik dan Disiplin setelah proses klarifikasi
- PDIP menegaskan peringatan keras agar seluruh kader menjaga disiplin, etika, dan citra partai
Suara.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah mengambil langkah tegas dengan memecat Wahyudin Moridu dari jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo.
Pemecatan ini merupakan respons terhadap dugaan percobaan perampokan uang negara yang melibatkan yang bersangkutan.
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, menegaskan bahwa tindakan ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh kader partai di penjuru Tanah Air.
Awalnya Komarudin menjelaskan kronologi pemecatan tersebut.
"Itu namanya Wahyudin Moridu anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Jadi memang yang bersangkutan telah dilakukan klarifikasi oleh DPD Gorontalo dan DPD sudah menyampaikan laporan kepada DPP, memohon untuk diambil tindakan organisasi atas perbuatannya," ungkap Komarudin kepada wartawan, Sabtu (20/9/2025).
Berdasarkan laporan dan hasil klarifikasi tersebut, Komite Etik dan Disiplin PDIP merekomendasikan pemecatan.
Dalam kesempatan ini, Komarudin tidak hanya mengumumkan pemecatan, tetapi juga menyampaikan pesan yang sangat kuat dan jelas kepada seluruh anggota dan kader PDIP, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.
Pesan ini menjadi penekanan utama dari keputusan pemecatan tersebut.
"Dan pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada seluruh anggota kader partai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote untuk tetap menjaga kedisiplinan, etik, kehormatan, wibawa partai maupun keluarga masing-masing," seru Komarudin.
Baca Juga: Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
Ia dengan tegas mengingatkan bahwa setiap kader memiliki tanggung jawab besar untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merusak citra partai dan kepercayaan rakyat.
"Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang mencederai partai, mencederai hati rakyat," tegasnya.
Ia menekankan bahwa DPP tidak akan segan-segan untuk menerapkan sanksi pemecatan yang sama bagi siapapun kader yang terbukti melakukan pelanggaran serupa.
"DPP akan ambil tindakan pemecatan yang sama seperti yang dilakukan oleh saudara Wahyudin," pungkasnya.
Sebelumnya, media sosial kembali dihebohkan oleh ulah seorang pejabat publik, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin M. Moridu.
Di dalam video singkat yang kini menjadi viral, Wahyudin dengan bangga dan tawa lebar menyatakan dirinya sedang dalam perjalanan ke Makassar menggunakan uang negara.
Berita Terkait
-
Absennya PDIP di Kabinet Disebut Ada Strategi Prabowo di Baliknya, Lepas Bayang-bayang Jokowi?
-
PDIP: BPJS Bukan Asuransi tapi Hibah Negara buat Rakyat!
-
Soroti Masalah Kesehatan, Ribka PDIP: Negara Tak Boleh Abai, Pasien bukan Sekedar Angka Statistik!
-
Pakar Bongkar Pencopotan Sri Mulyani dan Budi Gunawan, Manuver Prabowo Ambil Alih Penuh Kendali?
-
Lampu Hijau untuk Skuad Baru Megawati: Kemenkum Sahkan DPP PDIP yang Baru
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar