Suara.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memaparkan hasil pemetaan pada tiga wilayah di seluruh Indonesia dan menemukan sebanyak 4.700-an porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyebabkan gangguan kesehatan pada siswa.
"Sampai hari ini, BGN sudah membuat satu miliar porsi makan, namun ada 4.700 yang menimbulkan gangguan kesehatan terhadap anak-anak, dan itu kami sesalkan. Kami terus perketat mekanismenya," ungkap Kepala BGN, Dadan Hindayana.
Selain itu, Dadan menekankan agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat memulai dengan jumlah yang kecil untuk menekan kasus keracunan atau gangguan kesehatan pada anak-anak di sekolah.
"Kita minta agar SPPG memulai dengan jumlah kecil, jadi kalau mereka punya daftar 3.500 orang tercakup dalam 20 sekolah, maka hari pertama kedua mereka disarankan untuk melayani dua sekolah dulu, setelah mampu melayani, naik secara bertahap," paparnya panjang,
Dadan pun mengungkap jika sebagian besar kejadian gangguan kesehatan muncul karena munculnya SPPG baru dan rata-rata SPPG baru memang butuh pembiasaan.
"Jadi setiap SPPG perlu memitigasi secara dini dan kami lakukan investigasi tersendiri terkait dengan kejadian gangguan pencernaan pada anak didik," tuturnya.
Dadan Hindayana mengatakan terdapat tiga zona wilayah yang dilaporkan dari daerah terkait kasus keracunan.
Di wilayah I, Pulau Sumatra, tercatat 7 kasus dengan total korban keracunan mencapai 1.281 orang.
Baca Juga: Anak-Anak Keracunan, Belatung Ditemukan, Mengapa Program MBG Tak Juga Dihentikan?
Salah satu kasus terbesar terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Talang Ubi yang menyebabkan 172 orang mengalami keracunan. Menurut Dadan, hal ini disebabkan masalah pada bahan baku makanan.
Sementara itu, di wilayah II, Pulau Jawa, BGN mencatat setidaknya 2.606 penerima manfaat yang diduga mengalami keracunan.
Kasus terbesar tercatat di Cianjur pada 19 Februari dengan total 254 anak mengalami keracunan akibat penyimpanan makanan yang terlalu lama. Selain itu, di Bogor pada 6 Mei, sekitar 223 orang mengalami gejala serupa.
"Kami sudah minta SPPG-nya stop sementara dan diperbaiki fasilitasnya menyesuaikan dengan SOP BGN. Lain-lainya 2-3 orang tapi kita catat semuanya tidak ada yang disembunyikan," ujar Dadan.
Di wilayah III, tercatat 11 kasus dengan total korban mencapai 824 orang. Salah satu kasus terbesar terjadi di SPPG Banggai Kepulauan dengan 319 orang diduga mengalami keracunan. Penyebabnya, menurut Dadan, terkait pergantian bahan baku dari supplier baru.
BGN telah menurunkan tim untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan mengingatkan SPPG agar lebih berhati-hati dalam memilih bahan baku, terutama yang rentan dan memerlukan pengelolaan khusus.
Tag
Berita Terkait
-
Marak Kasus Anak Keracunan MBG, Kepala BPOM Buka Suara: Ini Pembelajaran Bagi Kita
-
BGN Bentuk Tim Sendiri Teliti Keracunan MBG: Apa Betul Keracunan atau Alergi?
-
Diminta jadi Tim BGN, Chef Arnold Akui Eksekusi MBG Kurang Bagus
-
Dari Stunting ke Ekonomi: Program MBG Disiapkan Jadi Penggerak 3T
-
Marak Keracunan Massal MBG, Puan Maharani Desak Evaluasi Total: Anak-anak Jangan Dirugikan!
Terpopuler
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- Bali United: 1 Kemenangan, 2 Kekalahan, Johnny Jansen Dipecat?
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 September 2025, Kesempatan Klaim Pemain OVR 110-111
Pilihan
-
Prabowo: Indonesia Mengakui dan Jamin Keamanan Israel Jika Palestina Merdeka
-
Profil Glory Lamria: Diaspora Viral Usai Kunjungan Presiden di Amerika Serikat
-
Analisis IHSG Hari Ini Usai Wall Street Cetak Rekor Didorong Harga Saham Nvidia
-
Stanley Matthews: Peraih Ballon dOr Pertama yang Bermain hingga Usia 50 Tahun
-
Jordi Amat Tak Sabar Bela Timnas Indonesia Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Tak Hanya Obat Palsu, BPOM Perketat Pengawasan Kosmetik dan Skincare Ilegal
-
Kepala BPOM Jawab Surat Terbuka Nikita Mirzani : Siap Jadi Saksi, Asal Diminta Hakim
-
Harta Wahyudin Moridu Minus Rp 2 Juta, KPK Ingatkan Pejabat Jujur LHKPN
-
"Negeri Ini Disandera!": Erros Djarot Bongkar Dominasi Ketua Umum Partai dan Oligarki di Indonesia
-
BPOM dan PSI Perangi Obat Palsu, Libatkan Marketplace hingga Interpol
-
Rezim Jokowi Rusak Peradaban? Erros Djarot Bongkar Borok Nepotisme dan Buzzer di Lingkar Kekuasaan
-
Mahfud MD Buka Suara Soal Reshuffle dan Menko Polkam Baru: Reformasi Polri Jangan Mandek
-
Prabowo: Indonesia Mengakui dan Jamin Keamanan Israel Jika Palestina Merdeka
-
Golkar Soroti Kesiapan IKN Sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, Perencanaan Spesifik Jadi Sorotan
-
Dorong Gig Economy, Pramono Anung Janji Siapkan Fasilitas Publik Terintegrasi Co-Working Space