- Banyak warga binaan betah tinggal di panti sosial DKI karena merasa seperti rumah
- Saat ini ada 7.700 warga binaan di 22 panti, mayoritas kelompok rentan
- Warga dibekali keterampilan agar mandiri, dengan masa pembinaan sekitar satu tahun
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, banyak warga binaan di ibu kota justru merasa betah tinggal di panti sosial milik Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta.
Pramono mengatakan, sebagian besar dari mereka merupakan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).
Kelompok ini mencakup pengemis, gelandangan, manusia silver, hingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
Hal itu disampaikan Pramono usai meninjau Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (25/9/2025).
Ia menilai, suasana yang tercipta di dalam panti membuat para warga binaan enggan untuk segera keluar.
"Mereka merasa ini menjadi rumahnya dan itulah yang kemudian mereka kenapa kemudian untuk meninggalkan tempat ini juga enggak gampang," kata Pramono.
Pramono menyebutkan, hingga saat ini ada sekitar 7.700 warga binaan yang ditampung di 22 panti sosial milik Dinsos DKI.
Mayoritas merupakan warga rentan dan kurang beruntung yang membutuhkan pendampingan.
Di dalam panti, warga binaan mendapatkan pembinaan dan pelatihan keterampilan selama kurang lebih satu tahun.
Baca Juga: Perbaikan Gerbang Tol Semanggi Bikin Macet Parah, Pramono Kini Minta Pengerjaannya saat Libur
Tujuannya, mereka bisa hidup mandiri setelah keluar dari panti.
"Sehingga saya lihat salah satu yang nampak ketika mereka sudah mempunyai keterampilan yang dimiliki adalah munculnya rasa percaya diri," ungkap Pramono.
Menurutnya, bekal keterampilan tersebut menjadi modal penting agar mereka bisa masuk ke dunia kerja.
Namun, Pemprov DKI tidak serta-merta menuntut warga binaan untuk langsung terserap di pasar kerja setelah masa pembinaan.
"Sebenarnya mereka ini dipersiapkan di sini selama 1 tahun. Tapi kalau kemudian belum terserap di pasar untuk bekerja, biasanya diberikan perpanjangan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Blusukan ke RSUD Budi Asih, Gubernur Pramono Soroti 95 Persen Pasien BPJS dan Janjikan Renovasi IGD
-
60 Pasar Kumuh di Jakarta Siap Disulap, Digitalisasi dan Renovasi Jadi Kunci
-
Baru Sehari, Pramono Lihat Uji Coba Tol Fatmawati 2 Gratis Efektif Urai Kemacetan TB Simatupang
-
Siap-siap Cek Nama! 1.000 Calon Petugas Damkar DKI Diumumkan Rabu Ini
-
Gubernur Pramono Soroti 1.195 Kebakaran di Jakarta Sepanjang 2025, Puji Peran Warga
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Prihatin atas Pengunduran Diri Uskup Bogor, Umat Katolik Gelar Aksi di Kedutaan Vatikan
-
Cegah Penyakit Sejak Dini, Menkes Budi Tekankan Pentingnya Cek Kesehatan Rutin untuk Pekerja
-
Bertemu Mensos, Rieke Diah Pitaloka Dorong Akurasi Data Tunggal Nasional
-
Mensos Gus Ipul: BPJS PBI Pasien Penyakit Kronis Aktif per Hari Ini
-
Silaturahmi dengan Ulama Aceh, Kasatgas Tito: Pentingnya Dukungan Spiritual bagi Korban Bencana
-
Pemerintah Salurkan Bantuan Beras dan Minyak Selama Ramadan, 35 Juta Keluarga Jadi Sasaran
-
Iuran Rp17 Triliun! Masyumi Beri Syarat Ketat ke Prabowo Soal Gabung 'Board of Peace' Donald Trump
-
Lampu Hias Semanggi Tiga Kali Raib, Pramono Bongkar Biang Keladi Lemahnya Pengawasan di Jakarta
-
Pemerintah Siapkan Stimulus Rp911 Miliar untuk Diskon Tiket Mudik Lebaran
-
Analis Sebut Pidato Berapi-api Jokowi untuk PSI Sebagai Blunder Politik