News / Nasional
Rabu, 01 Oktober 2025 | 15:02 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI dari PDIP, Edy Wuryanto, melontarkan kritik pedas terhadap lambannya penerbitan Perpres tentang pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (1/10/2025). [Bidik layar/Bagaskara]
Baca 10 detik
  • Siswa korban keracunan program MBG terus berjatuhan.
  • Anggota Komisi IX DPR, Edy Wuryanto mengkritik lambannya penerbitan Perpres tentang pengawasan program MBG.
  • Legislator PDIP mengingatkan fungsi parlemen sebagai "anjing penjaga" (watchdog) kebijakan pemerintah.

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Edy Wuryanto, melontarkan kritik pedas terhadap lambannya penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengawasan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dalam Rapat Kerja bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan Menteri Kesehatan, Edy secara lugas mengingatkan fungsi parlemen sebagai "anjing penjaga" (watchdog) kebijakan pemerintah.

Mengawali interupsinya, Edy menyapa Kepala BGN dengan nada sindiran tajam.

"Pak Dadan sehat kan? Mudah-mudahan sehat ya, Pak. Tapi lembaga ini bukan tempat untuk berdoa, Pak, ini bukan masjid, bukan gereja. Ini lembaga memang diciptakan untuk bertukar pikiran, bergaduh ria," kata Edy dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (1/10/2025).

Ia menegaskan bahwa tugas parlemen adalah berbicara dan mengkritik. Jika tidak, publik akan mempertanyakan kinerja DPR, terutama di tengah maraknya kasus keracunan MBG.

"Karena ini tugas kami memang 'menggonggong', parlemen itu kan bicara, Pak. Kalau kami enggak bicara, nanti dianggap publik kerja apa," tegasnya.

"Sama juga kami ditanya oleh media, 'ini keracunan segini banyak apa yang dilakukan oleh Komisi IX?'"

Puncak kritik Edy adalah mengenai Perpres tata kelola MBG yang tak kunjung terbit. Menurutnya, tanpa Perpres sebagai landasan hukum yang kuat, mustahil bagi BGN untuk melakukan koordinasi lintas sektoral dengan kementerian lain dan pemerintah daerah.

"Pertanyaan saya, kapan Perpresnya turun, Pak? Anda bisa bayangkan 82 juta penerima manfaat makanan siap saji di seluruh wilayah Indonesia, kalau Anda enggak punya Perpres bagaimana Anda mau melibatkan kementerian lintas sektoral dan pemerintah daerah?" cecarnya.

"Ini mau sampai kapan ini turunnya? Ya pasti gaduh, Pak. Yang buat gaduh Anda sendiri, kami sudah mengingatkan beberapa kali," pungkas Edy.

Baca Juga: Akhirnya Terungkap! Menkes Budi Gunadi Beberkan 3 Penyebab Utama di Balik Krisis Keracunan MBG

Load More