- Dasco mengusulkan calon wapres memimpin Badan Reforma Agraria.
- Badan tersebut diusulkan untuk mengatasi rumitnya konflik agraria.
- DPR akan mendorong usulan pembentukan badan itu kepada Presiden Prabowo.
Salah satu contoh yang diungkapkannya adalah bagaimana sebuah lahan yang dulunya bukan merupakan kawasan hutan, secara tiba-tiba masuk dalam peta kehutanan terbaru.
Fenomena ini, menurutnya, menjadi bukti adanya permainan kepentingan yang merugikan masyarakat.
“Banyak kepentingan, bahkan ada yang lucu. Semisal dulu ada daerah yang ditempati, belum ada hutan. Lalu sekarang tiba-tiba di peta kehutanan, ada hutan di tempat itu. Begitu kira-kira. Ini PR yang sama-sama harus dibenahi,” tegas Dasco.
Dukungan Penuh DPR ke Prabowo
Menanggapi aspirasi dan draf pembentukan badan yang diserahkan KNRA, Dasco menyatakan komitmen penuh DPR.
Ia berjanji akan segera meneruskan dan mendorong usulan tersebut langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, semangat untuk membenahi sektor agraria sejalan dengan visi Presiden.
“Kami segera mendorong pemerintah membentuk Badan Nasional Penyelesaian Reformasi Agraria,” tegas Dasco.
Wahida Baharuddin Upa, Ketua Umum Solidaritas Rakyat Mandiri Indonesia (SRMI) yang mewakili KNRA, menegaskan tujuan utama pembentukan badan ini adalah untuk mengembalikan kedaulatan tanah ke tangan rakyat dan negara
Baca Juga: Terima Keluhan Petani, Pimpinan DPR Janji Dorong Pemerintah Bentuk Badan Reforma Agraria
“Itu merupakan harapan kami, yakni kedaulatan tanah-tanah kembali ke pemerintah, ke tangan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Dasco optimistis dorongan bersama dari masyarakat sipil dan DPR akan mendapat respons positif dari pemerintah.
Sebagai bukti keseriusan, DPR juga telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas penyelesaian masalah agraria serta mendorong realisasi kebijakan satu peta (one map policy) untuk mencegah tumpang tindih data dan koordinat lahan di masa depan.
“Mari berdoa bersama, semangat dari presiden sama, untuk melakukan pembenahan,” ucap Dasco.
Berita Terkait
-
Terima Keluhan Petani, Pimpinan DPR Janji Dorong Pemerintah Bentuk Badan Reforma Agraria
-
Memastikan DPR Konsisten, KPA Kawal Pembentukan Pansus Penyelesaian Konflik Agraria
-
DPR RI Sahkan Revisi UU BUMN, Kini Kementerian Resmi Berubah Jadi Badan Pengaturan BUMN
-
DPR RI Resmi Sahkan Pansus Penyelesaian Konflik Agraria, Ini Daftar Anggotanya
-
Hari Terakhir Kementerian BUMN, Dasco: Revisi UU BUMN Disahkan Kamis Besok
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
Pilihan
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
-
Kebakaran di Gedung Satreskrim Polres Jakarta Barat, 13 Mobil Damkar Dikerahkan
-
90 Menit yang Menentukan! Trump Tak Jadi Pakai Senjata Nuklir ke Iran karena Ditekan?
-
Donald Trump Umumkan Gencatan Senjata Perang Iran Selama Dua Pekan
Terkini
-
Wamen PPPA Soroti Lingkaran Setan Kemiskinan Akibat 'Banyak Anak Banyak Rezeki'
-
Indonesia Sambut Baik Gencatan Senjata Iran dan AS
-
Isu Perombakan Kabinet, Sekjen Partai Golkar Berharap Tidak Ada Kadernya yang Terkena Reshuffle
-
Prabowo Targetkan 3 Tahun Lagi Indonesia Bebas Sampah: Kita Punya Teknologi Buatan Sendiri
-
Lakukan Evaluasi Imbas 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Pemerintah Bakal Tarik Pasukan Perdamaian?
-
Mahasiswa Desak MK Kabulkan Uji Materi UU TNI Terkait Tragedi Andrie Yunus
-
Polemik Kasus Chromebook dan Ancaman Trial by The Press di Era Digital
-
Buronan Interpol dan Bos Mafia Asal Inggris Akhirnya Dideportasi Imigrasi Ngurah Rai
-
Istana Belum Terima Hasil Investigasi PBB Penyebab 3 TNI Gugur di Lebanon
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Klaim Tak Tahu Soal Pembakaran Rumah Saksi dalam Kasus Suap Ijon Proyek