-
Ekonom prediksi Indonesia hadapi ancaman resesi ekonomi pada kuartal ketiga 2026.
-
Program Makan Bergizi Gratis dikritik sebagai pemborosan anggaran ultra populis.
-
Tabungan kelas menengah anjlok, menjadi ticking time bomb bagi lapangan kerja anak muda.
Suara.com - Ekonom Ferry Latuhihin menyampaikan peringatan keras terkait kondisi Perekonomian Indonesia.
Setelah prediksinya tentang gejolak sosial (social unrest) terbukti, kini ia memperingatkan adanya ancaman resesi ekonomi yang membayangi pada kuartal ketiga tahun 2026.
Dalam diskusi di kanal YouTube Rhenald Kasali, Jumat (3/10/2025), Ferry menyebut fondasi ekonomi nasional sedang terancam oleh serangkaian kebijakan yang ia sebut sebagai 'Koplaknomics'—kebijakan ekonomi yang serampangan dan tidak terukur.
Salah satu kritik paling tajam ditujukan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ferry menilai program ini sebagai kebijakan 'ultra populis' yang berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara secara masif.
"Kebijakan ini sangat berbeda dengan rezim sebelumnya, sangat ultra populis, menghabiskan uang for nothing," ujar Latuhihin.
Ia menyoroti anggaran MBG yang mencapai Rp300-an triliun.
Menurutnya, angka ini sangat tidak efisien, padahal hanya dibutuhkan sekitar Rp5 triliun untuk menyasar langsung masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama di daerah tertinggal.
Kritik juga menyasar implementasi program yang dinilai tidak siap, mulai dari kasus keracunan hingga sanitasi buruk.
"Ini adalah kekhawatiran dari banyak orang. Dan seperti pesan presiden, jangan dipolitisasi karena ini adalah masalah besar, ini adalah program besar. Kita semua setuju. Tetapi kita harus ukur dampak ekonominya," tambahnya.
Baca Juga: Kepala BGN: Dampak Program MBG Nyata, Tapi Tak Bisa Dilihat Instan
Tabungan Ambles, Pinjol Meroket
Kekhawatiran Ferry didukung serangkaian data ekonomi yang mengkhawatirkan.
Ia memaparkan bahwa tabungan masyarakat kelas menengah menurun drastis dari 3 juta orang pada 2019 menjadi 1,2 juta, dan diprediksi akan habis tahun ini.
Fenomena ini diperkuat dengan lonjakan aktivitas pinjaman online (pinjol) dan omzet pegadaian yang naik tajam, mengindikasikan tekanan ekonomi yang serius pada masyarakat.
Revisi defisit anggaran yang naik menjadi 2,68% dan pelemahan Rupiah menjadi indikator bahwa ekonomi Indonesia berada dalam situasi 'Squid Game'.
Kondisi ini membuatnya memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menyentuh angka negatif pada Q3 2026—sebuah skenario resesi yang bertolak belakang dengan proyeksi optimistis pemerintah.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar
-
Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik
-
Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng
-
Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU
-
BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi
-
Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum
-
Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri
-
Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus