Dolar Diramal Tembus Rp20.000, Ekonom Blak-blakan Kritik Kebijakan 'Bakar Uang' Menkeu

Suara.com - Peringatan keras kembali datang dari ekonom Ferry Latuhihin yang secara blak-blakan mengkritik serangkaian kebijakan moneter dan fiskal pemerintah.

Dalam diskusi di kanal YouTube Rhenald Kasali, ia menyoroti langkah-langkah yang dinilai kontradiktif dan berpotensi membawa ekonomi Indonesia ke situasi berbahaya.

Salah satu peringatan paling serius dari Latuhihin adalah potensi nilai tukar Rupiah yang bisa anjlok hingga menembus level psikologis Rp20.000 per dolar AS.

Menurutnya, ini bukan lagi sekadar spekulasi liar, melainkan konsekuensi logis dari kebijakan yang keliru.

"Bukan tidak mungkin loh dolar ke Rp20.000. Saya bukan nakut-nakutin, ini logikanya," ujarnya.

Logika yang ia maksud merujuk pada keputusan menaikkan bunga deposito dolar di bank Himbara, yang menurutnya justru memicu capital flight atau pelarian modal.

"Ini bukan soal tempatnya dibawa ke luar negeri, tetapi adalah beralih dari rupiah ke dolar. Itu capital flight, orang exit dari rupiah," jelasnya.

Seharusnya, pemerintah menaikkan bunga deposito Rupiah untuk menjaga daya tariknya.

'Credit Crunch' di Depan Mata

Baca Juga: Jalani Kebijakan 'Koplaknomics', Ekonom Prediksi Indonesia Hadapi Ancaman Resesi dan Gejolak Sosial

Kritik tajam juga diarahkan pada kebijakan penempatan uang Rp200 triliun di Himbara.

Ia menilai langkah ini tidak akan produktif dan berpotensi menjadi beban, karena tidak menjawab masalah utama para pengusaha: tingginya suku bunga.

"Buat pengusaha bukan berapa banyak uang, stok uang di perbankan, tapi berapa tinggi suku bunga yang ditawarkan. Itu biaya modalnya," terangnya.

Ia memprediksi Indonesia sedang menuju kondisi credit crunch, sebuah situasi anomali di mana likuiditas di perbankan melimpah, namun tidak ada yang berani meminjam karena prospek ekonomi yang suram.

Independensi BI Rapuh

Ferry juga menyoroti independensi Bank Indonesia (BI) yang menurutnya mulai rapuh akibat adanya skema burden sharing atau bagi beban dengan pemerintah.