-
Rocky sebut manuver Jokowi dorong Gibran 2 periode 'konyol'.
-
Langkah ini didasari 'ketakutan' Jokowi akan masa depannya.
-
Jokowi dinilai sibuk urus 2029 saat negara punya masalah.
Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung mengungkap analisis tajam di balik manuver terbaru Joko Widodo atau Jokowi yang mendorong keberlanjutan duet Prabowo-Gibran.
Menurutnya, langkah ini bukan murni soal kesinambungan program, melainkan didasari oleh 'ketakutan' dan 'kegelisahan' Jokowi sendiri.
Rocky menilai, keinginan Jokowi untuk mengamankan putranya di periode kedua adalah cara untuk menjamin situasi politiknya di masa depan.
“Jadi memang tanpa sadar sebetulnya Presiden Jokowi memperlihatkan ketakutan dia, kalau bukan kegelisahan bahwa dia kalau bukan dijamin oleh anaknya sendiri, pasti akan ada di dalam kepungan politik di masa yang akan datang, atau mungkin dalam waktu dekat ini,” kata Rocky dalam kanal YouTube pribadinya, dikutip Senin (6/10/2025).
Analisis ini muncul setelah Jokowi terpantau sangat aktif secara politik belakangan ini, mulai dari menghadiri kongres PSI hingga sowan ke Presiden Prabowo, yang disinyalir membahas Pilpres 2029.
“Ya kita membaca memang Pak Jokowi akhir-akhir ini mungkin karena udah sembuh, aktif sekali masuk lagi dalam pembicaraan publik, mulai dari mengusulkan supaya Gibran dan Presiden Prabowo jadi paket ke depan di 2029,” kata Rocky.
Ia juga mengkritik manuver ini sebagai tindakan 'konyol'.
Menurutnya, di saat pemerintahan Prabowo sedang bekerja ekstra mengatasi berbagai persoalan, Jokowi justru sibuk dengan agenda politik 2029.
“Tiba-tiba ada mantan Presiden yang anaknya adalah wakil presiden, menginginkan pasangan Prabowo dan Gibran itu sampai 2029, di periode kedua 2029 dan seterusnya,” katanya.
Baca Juga: Rocky Gerung Nilai Pertemuan Prabowo-Jokowi di Kertanegara Bukan Sekedar Kangen-Kangenan, Tapi
Sebelumnya, Jokowi menyambangi kediaman Presiden RI Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Sabtu (4/10/2025) siang.
Ajudan Jokowi yakni Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah saat dikonfirmasi Suara.com, menyampaikan jika Jokowi hanya melakukan silaturahmi.
"Iya betul (hanya silaturahmi)," kata Syarif kepada Suara.com, Sabtu (4/10/2025).
Menurut Syarif, pertemuan itu sendiri berlangsung secara 4 mata hanya Jokowi dan Prabowo saja.
"Pertemuan berlangsung 4 mata. Hanya Pak Presiden Prabowo dan Pak Jokowi," katanya.
Pertemuan sendiri berlangsung selama kurang lebih 2 jam lamanya, dimulai pada jam 13.00 WIB.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional