- Rocky Gerung berpendapat bahwa salinan ijazah Jokowi dari KPU, yang dianalisis Roy Suryo, justru semakin memperkuat dugaan bahwa ijazah tersebut palsu
- Isu ijazah ini dilihat sebagai bagian dari serangan yang lebih luas terhadap dinasti politik Jokowi, yang kini "terkepung" oleh berbagai masalah
- Pertemuan antara Jokowi dan Prabowo dianalisis Rocky sebagai langkah yang paling masuk akal dari seorang pemimpin yang sedang mengalami kegelisahan politik
Suara.com - Kontroversi mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kembali memanas setelah akademisi dan pengamat politik, Rocky Gerung, memberikan analisis tajamnya. Menurut Rocky, langkah pakar telematika Roy Suryo meminta salinan ijazah Jokowi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) justru menjadi bumerang yang semakin memperkuat indikasi pemalsuan.
Alih-alih meredam isu, bukti yang diserahkan KPU tersebut kini menjadi bahan analisis baru yang memberatkan. Rocky Gerung menilai, temuan ini memberikan amunisi metodologis bagi pihak yang meragukan keabsahan ijazah tersebut.
“Sementara KPU sudah menunjukkan, KPU Pusat, ijazah yang didaftarkan oleh Pak Jokowi yang oleh Roy Suryo dianggap justru itu yang makin menguatkan indikasi bahwa itu adalah ijazah palsu,” kata Rocky, dalam analisisnya di kanal Youtube Rocky Gerung, dikutip Senin (6/10/2025).
Rocky menegaskan bahwa Roy Suryo memiliki hak dan kapasitas akademis untuk terus meneliti kejanggalan pada ijazah tersebut. Ia membandingkan pendekatan metodologis yang digunakan kubu Roy Suryo dengan klaim para pendukung Jokowi yang hanya berbasis keyakinan tanpa pembuktian ilmiah.
“Pihak Roy Suryo itu berhak untuk secara akademis meneliti terus itu,” katanya.
“Kita melihat pembuktian-pembuktian yang dibuat oleh kelompok Roy Suryo makin lama makin terasa bahwa memang ada metodologi dalam pembuktian itu. Sementara para baser Pak Jokowi hanya, ya kami sudah melihat itu asli," sambung dia.
Menurut Rocky, pertarungan pembuktian ini seharusnya tidak lagi terjadi di ruang publik yang sensasional, melainkan di pengadilan, tempat di mana argumen dan bukti diuji secara formal.
“Padahal ini hal yang biasa aja kan supaya pihak penyidik, pihak mereka yang berkepentingan dengan status ijazah itu juga bersiap-siap untuk bertengkar di pengadilan nanti tuh. Bukan bertengkar di talkshow untuk hal-hal yang sensasional,” kata Rocky.
Lebih jauh, Rocky Gerung menganalisis bahwa polemik ijazah ini bukanlah isu tunggal. Ia melihatnya sebagai bagian dari sebuah pola yang lebih besar, di mana dinasti politik Jokowi kini sedang "terkepung" dari berbagai penjuru oleh sorotan publik dan potensi jerat hukum.
Baca Juga: Ngaku Pendukung Jokowi, Peserta Ini Disoraki di Tengah Diskusi Demokrasi
“Jadi kita mulai lihat bagaimana isu tentang dinasti Jokowi ini dikepung, dibicarakan dari segala arah. Dari soal ijazah Pak Jokowi, lalu mulai ijazah Pak Gibran,” ujarnya.
Selain isu ijazah yang menyeret Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, Rocky juga menyoroti dugaan kasus korupsi yang melibatkan menantu Jokowi, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
“Lalu mulai indikasi korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Padang Lawas, di Sumatera Utara yang melibatkan Gubernur Bobi Nasution yang adalah bagian dari keluarga Jokowi. Jadi ini keluarga ada dalam sorotan publik,” ujarnya.
Rentetan tekanan politik inilah, menurut Rocky, yang menjadi alasan paling logis di balik pertemuan mendadak antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara pada Sabtu (4/10/2025) lalu.
Pertemuan tertutup selama dua jam itu diyakini sebagai langkah Jokowi untuk mencari perlindungan di tengah kegelisahan politik yang memuncak.
“Saya kira itu alasannya kenapa, atau alasannya yang paling masuk akal, mengapa Pak Jokowi datang bertemu dengan Pak Prabowo,” katanya.
“Yang paling masuk akal adalah seri ketegangan politik atau kegelisahan politik yang mengkaitkan tiga anak presiden ini, tiga anak presiden Jokowi maksud saya, di dalam kasus-kasus yang bersifat koruptif," tambahnya.
Berita Terkait
-
Ngaku Pendukung Jokowi, Peserta Ini Disoraki di Tengah Diskusi Demokrasi
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
Jokowi Absen di HUT TNI karena Tak Boleh Kena Panas, Kondisi Kesehatannya Jadi Gunjingan
-
Kecam MBG Jadi 'Racun', Rocky Gerung Desak Pemerintah Lakukan Evaluasi
-
Keriput hingga Flek Hitam Jokowi dan Iriana Jadi Sorotan, Ini 7 Rekomendasi Sunscreen Usia 60-an
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Kubu Gus Yaqut Persoalkan Kerugian Keuangan Negara Belum Jelas dalam Kasus Kuota Haji
-
Tabrakan Koridor 13, DPRD DKI Tak Terima Alasan Sopir Mengantuk: Direksi Transjakarta Akan Dipanggil
-
Viral Hobi Makan Gratis hingga Tipu Ojol, Wanita di Jakbar Kini Jadi Buruan Sudinsos!
-
6 Remaja Disergap Saat Mau Tawuran, Polisi Sita Senjata Tajam!
-
Pemukim Israel Bakar dan Corat-coret Masjid di Tepi Barat Saat Ramadan
-
Pasar Parungkuda Catat Kenaikan Daging Ayam dan Cabai Jelang Puasa
-
Sudinsos Jakbar Buru Wanita Viral Hobi Makan Gratis dan Tak Bayar Ojol: Warga Resah
-
Yaqut Ungkap Alasan Pembagian Kuota Haji 2024: Satu-satunya Pertimbangan Adalah Hibtun Nafsi
-
Beda dari NasDem, Golkar Usul Parliamentary Threshold 5 Persen: Moderat dan Tetap Representatif
-
Pasukan Banser Kawal Ketat Sidang Praperadilan Eks Menag Yaqut di PN Jaksel