- Projo menuding ada kelompok politik yang secara aktif dan sistematis berusaha mengadu domba Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo
- Narasi seperti "matahari kembar", "cawe-cawe", hingga isu ijazah palsu Gibran sengaja dimainkan
- Tujuan akhir dari upaya pecah belah ini diduga untuk melemahkan pemerintahan Prabowo-Gibran
Suara.com - Hubungan erat antara Presiden Prabowo Subianto dan pendahulunya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), disebut tengah diuji oleh manuver politik yang sistematis. Kelompok relawan Projo menuding ada pihak-pihak tertentu yang tidak hanya berfantasi, tetapi juga bekerja aktif untuk merusak dan memisahkan kedua tokoh sentral tersebut.
Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, secara blak-blakan menyebut adanya upaya adu domba yang terorganisir. Menurutnya, tujuan akhir dari skenario ini adalah melemahkan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memuluskan jalan merebut kekuasaan pada Pemilu 2029 mendatang.
"Kami Projo juga melihat ada pihak pihak yang berfantasi hubungan Presiden Prabowo dengan Presiden Jokowi menjadi jauh dan terpisahkan, mereka bahkan berusaha mengadu domba dan memecah belah kedua pemimpin ini dan para pendukungnya tentunya dengan narasi narasi yang terus menerus mereka mainkan," ungkap Freddy kepada wartawan, Selasa (7/10/2025).
Freddy membeberkan sejumlah narasi yang sengaja digulirkan untuk menciptakan keretakan. Serangan tidak hanya ditujukan kepada Prabowo dan Jokowi, tetapi juga menyasar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra sulung Jokowi. Isu-isu ini, kata Freddy, sengaja diciptakan agar Prabowo memandang Jokowi dan Gibran sebagai beban politik.
"Misalnya dengan narasi 'matahari kembar', 'cawe-cawe', 'pemakzulan Gibran', terus menyerang Jokowi dan Gibran dengan ijasah palsu, tentunya mereka berharap agar Presiden Prabowo menganggap Jokowi Gibran sebagai beban," tegas Freddy.
Lebih jauh, Projo meyakini bahwa pihak-pihak ini sadar betul jika hubungan Prabowo dan Jokowi retak, maka pemerintahan akan goyah dan kehilangan kepercayaan publik. Kondisi inilah yang diharapkan menjadi modal bagi mereka untuk memenangkan calon yang diusung pada kontestasi lima tahun mendatang.
Meski demikian, Freddy menegaskan bahwa upaya tersebut tidak akan berhasil. Ia menyebut Prabowo dan Jokowi adalah negarawan matang yang selalu mengedepankan kepentingan bangsa di atas segalanya.
"Namun mereka sangat naif, apa yang mereka lakukan tidak akan berhasil karena kedua tokoh tersebut adalah negarawan yang sama-sama mementingkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara di atas segalanya, mementingkan persatuan dan kesatuan.
Kedua pemimpin tersebut juga sudah matang secara politik sehingga upaya adu domba dan pecah belah pihak pihak tersebut tidak akan berhasil memisahkan Presiden Prabowo dan Pak Jokowi," ujarnya.
Baca Juga: Rocky Gerung Curiga Motif Jokowi Temui Prabowo karena Gelisah, Berkaitan Nasib Gibran dan Bobby?
Pertemuan hangat antara kedua tokoh di kediaman Prabowo di Kertanegara akhir pekan lalu menjadi bukti nyata soliditas mereka.
"Pertemuan Presiden Prabowo dan Pak Jokowi beberapa hari yang lalu sekali lagi menunjukkan bahwa kedua Presiden tersebut akan terus hadir untuk bangsa dan negara, mereka akan selalu berdiskusi untuk kepentingan rakyat," tambah Freddy.
Lantas, siapa dalang di balik upaya pecah belah ini? Projo menunjuk hidung kelompok yang kalah dalam Pilpres 2024 dan mereka yang sakit hati dengan Jokowi.
"Pihak-pihak yang terus menerus berusaha memperkeruh hubungan Presiden Prabowo dan Pak Jokowi adalah orang-orang atau kelompok yang sakit hati dengan Pak Jokowi, kelompok yang kalah Pilpres 2024 kemarin, kelompok yang tidak ingin Pak Prabowo memimpin Indonesia," kata Freddy.
"Dan tentunya kelompok yang ingin merebut kekuasaan pada Pemilu 2029 dan tentunya atas kesamaan kepentingan di 2029 bisa saja semua kelompok tersebut bersatu untuk terus menerus merusak hubungan Presiden Prabowo dan Pak Jokowi," tandasnya.
Berita Terkait
-
SBY Cuekin Kapolri di HUT TNI? Demokrat Ungkap Fakta di Balik Video Viral yang Menghebohkan
-
Demokrat Klarifikasi Video SBY Tak Salami Kapolri di HUT TNI: Sudah Lama Bercengkerama di...
-
Sosok Profesor Kampus Singapura yang Sebut Pendidikan Gibran Cuma Setara Kelas 1 SMA
-
Viral Momen Bahlil Colek Paha Rosan Saat Prabowo Ungkap Negara Rugi Rp300 T, Netizen: Ketahuan Deh!
-
Rocky Gerung Curiga Motif Jokowi Temui Prabowo karena Gelisah, Berkaitan Nasib Gibran dan Bobby?
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Para Gubernur Tolak Mentah-mentah Rencana Pemotongan TKD Menkeu Purbaya
-
Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru Oktober 2025: Flagship Mewah hingga Murah Meriah
-
Kepala Daerah 'Gruduk' Kantor Menkeu Purbaya, Katanya Mau Protes
-
Silsilah Bodong Pemain Naturalisasi Malaysia Dibongkar FIFA! Ini Daftar Lengkapnya
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
Terkini
-
SBY Cuekin Kapolri di HUT TNI? Demokrat Ungkap Fakta di Balik Video Viral yang Menghebohkan
-
Dominasi Digital Kian Mencekik? UMN dan Wavemaker 'Bocorkan' Peta Jalan Transformasi Industri Media
-
Rekam Jejak Halim Kalla: Dari Inovator Bioskop Digital ke Tersangka Korupsi Rp1,3 Triliun
-
TKA 2025 Resmi Ditutup, Selanjutnya Fase Apa yang Dilalui Para Siswa?
-
Sandera Polisi saat Demo Rusuh, Hakim Perintahkan 2 Mahasiswa Undip Dibebaskan dan Berkuliah Lagi
-
Terkuak! Ahli Beberkan Aturan Krusial Penetapan Tersangka di Sidang Praperadilan Nadiem
-
Cegah Tragedi Al Khoziny Terulang, Pemerintah Akan Audit dan Rehabilitasi Pesantren Tua
-
Telusuri Dugaan Korupsi Proyek Jalan, KPK Panggil Walikota Padangsidimpuan dan Ketua PKB Sumut
-
Red Notice Masih Dikaji, Riza Chalid dan Jurist Tan Belum Tercatat jadi Buronan Interpol?
-
Imbas Pemotongan Dana Transfer dari Pusat, Pramono Pangkas Kuota Rekrutmen PJLP hingga PPSU