- Mayjen Freddy menjelaskan bahwa PDL corak baru akan didistribusikan secara bertahap kepada seluruh prajurit.
- Keputusan pimpinan menjadikan corak baru tersebut sebagai pakaian dinas lapangan terbaru bagi TNI.
- Mayjen Freddy menyatakan apresiasinya terhadap masukan dari Komisi I DPR RI.
Suara.com - Perubahan desain Pakaian Dinas Lapangan (PDL) loreng TNI menjadi sorotan publik. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Mayjen TNI Freddy Ardianzah, angkat bicara mengenai distribusi seragam baru yang belum merata serta respons terhadap kritik dari Komisi I DPR RI.
Mayjen Freddy menjelaskan bahwa PDL corak baru akan didistribusikan secara bertahap kepada seluruh prajurit.
"Memang kemarin (distribusi awal) diutamakan yang terlibat pada upacara (HUT TNI)," ujar Mayjen Freddy saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap, Kamis (9/10/2025).
Ia menegaskan bahwa keputusan pimpinan menjadikan corak baru tersebut sebagai pakaian dinas lapangan terbaru bagi TNI dan akan terus didiskusikan proses implementasinya.
"Keputusan pimpinan itu kan jadi pakaian dinas lapangan terbaru bagi TNI, akan didiskusikan," kata dia.
Di tengah proses transisi ini, kritik datang dari parlemen. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyayangkan kurangnya komunikasi terkait perubahan seragam atau PDL TNI tersebut.
"Soal warna loreng dan sebagainya tidak pernah dikomunikasikan(di rapat komisi)," kata TB Hasanuddin, menyoroti transparansi dalam pengambilan keputusan.
Menanggapi hal ini, Mayjen Freddy menyatakan apresiasinya terhadap masukan dari Komisi I DPR RI. Ia mengakui bahwa hal tersebut menjadi koreksi bagi internal TNI.
"Saya menghargai masukan dari anggota Komisi I DPR yang itu mungkin jadi koreksi buat kita," kata Freddy.
Baca Juga: TNI Jelaskan soal Bendera Merah Putih Robek saat Gladi HUT TNI di Monas, Apa Katanya?
Ia menambahkan, "Semua pihak bisa memberikan saran dan masukan, semua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk TNI, saya yakin itu."
Freddy menegaskan bahwa pembahasan terkait loreng baru ini berada pada tataran internal TNI. "Itu jadi koreksi juga pada kami, tapi memang pembahasan itu tataran internal TNI terkait dengan PDL corak baru," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Sejalan dengan Prabowo, TNI Sebut Sudah Terapkan Meritokrasi dalam Promosi Jabatan, Ini Contohnya
-
TNI Tegaskan Tak Harus Viral untuk Diproses, Semua Laporan Akan Ditindaklanjuti
-
TNI Jawab Isu 'Viral Dulu Baru Proses': Semua Laporan Akan Kami Tindak Lanjuti!
-
Kado Spesial HUT ke-80 TNI: Seragam PDL Baru hingga Kesejahteraan Prajurit
-
TNI Jelaskan soal Bendera Merah Putih Robek saat Gladi HUT TNI di Monas, Apa Katanya?
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik