Menkeu Ogah Bayar Utang Whoosh Pakai APBN, Istana Bilang Begini

Suara.com - Pemerintah tengah mencari skema pembayaran utang Whoosh yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), menyusul sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang enggan beban utang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan beban utang pembangunan kereta cepat itu sudah dibicarakan. Presiden Prabowo Subianto kekinian meminta dicarikan jalan keluar.

Hal itu disampaikan Prasetyo usai pertemuan di kediaman pribadi Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (12/10/2026) malam. Prasetyo menegaskan tidak ada pembicaraan mengeni Whoosh pada pertemuan kemarin malam.

"Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini (kemarin). Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," kata Prasetyo.

Prasetyo menilai keberadaan Whoosh menjadi salah satu pilihan moda transportasi dari Jakarta ke Bandung, maupun sebaliknya. Bahkan tidak hanya Bandung, pemerintah ingin kereta cepat bisa dibangun untuk rute Jakarta-Surabaya.

"Karena faktanya kan juga whoosh, kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya," ujar Prasetyo.

"Dan justru kita pengen sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya," kata Prasetyo.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya sudah melakukan berbagai gebrakan, satu yang terbaru adalah mengenai keengganannya membayar utang Whoosh yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN).

Purbaya menyebut bahwa tanggung jawab utang Whoosh seharusnya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia.

Baca Juga: FSGI Kecam Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai Dana APBN: Lukai Rasa Keadilan Korban!

“Utang KCIC dibiayai APBN, saya belum dihubungi untuk masalah itu. Nanti begitu saya di jumpa pers mingguan saya kasih tau updatenya seperti apa,” ungkap Purbaya saat mengisi Media Gathering Kemenkeu 2025.

Lebih lanjut, Purbaya menyebut bahwa Danantara seharusnya bisa mengelola kewajiban keuangan KCIC menggunakan sumber daya yang dimiliki.

“Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi termasuk dividennya. Jadi, ini kan mau dipisahin swasta sama government,” kata dia.