- Bestari menyampaikan agenda konsolidasi tersebut dihadiri oleh DPP, DPD hingga DPW.
- Agenda konsolidasi yang digelar Hotel Ibis Harmoni, Jakpus dalam rangka mendengarkan masukan dari seluruh pengurus wilayah PSI se-Indonesia.
- Nantinya para DPD dan DPW itu akan didengarkan masukannya terlebih mengenai persiapan struktur lengkap PSI.
Suara.com - Jajaran pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar konsolidasi pasca disahkan secara resmi kepengurusannya oleh Kementeri Hukum (Kemenkum) RI. Konsolidasi itu dilakukan di sebuah Hotel di Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
Hal itu dibenarkan oleh Ketua DPP PSI, Bestari Barus saat dikonfirmasi Suara.com, Selasa.
Bestari menyampaikan agenda konsolidasi tersebut dihadiri oleh DPP, DPD hingga DPW.
"(Iya ada) Agenda DPP dengan DPD, DPW," kata Bestari kepada Suara.com.
Agenda konsolidasi yang digelar Hotel Ibis Harmoni, Jakarta Pusat itu, kata Bestari, dalam rangka untuk mendengarkan masukan dari seluruh pengurus wilayah PSI se-Indonesia.
"Ya, dalam rangka mendengar masukan dari DPW dan DPD se-Indonesia yang secara bergiliran nanti diundang," katanya.
Nantinya para DPD dan DPW itu akan didengarkan masukannya terlebih mengenai persiapan struktur lengkap PSI.
"Dan didengar kaitannya dengan kesiapan dan persiapan struktur lengkap untuk verifikasi faktual PSI," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025-2030 di Kantor Kementerian Hukum, Jumat (10/10/2025).
Baca Juga: Dukung Pramono Keluarkan Pergub Larang Daging Anjing dan Kucing Dikonsumsi, Ini Alasan PSI!
SK tersebut mencakup anggaran dasar, lambang partai, dan susunan kepengurusan PSI yang baru.
Supratman menyatakan bahwa proses penyerahan SK ini merupakan bagian dari transformasi pelayanan di Kemenkum untuk memastikan kepastian layanan bagi semua pemangku kepentingan, termasuk partai politik.
"Hari ini saya menyerahkan surat keputusan Menteri Hukum baik menyangkut soal anggaran dasar, kemudian lambang partai, dan juga susunan kepengurusan kepada Sekjen Partai Solidaritas Indonesia," kata Supratman di Kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Jumat.
Ia mengatakan, bahwa surat permohonan SK kepengurusan baru diajukan olrh PSI kemarin.
"Saya baru menerima dan mendisposisi suratnya kemarin, dan hari ini sudah selesai. Kalau tidak salah kemarin malam saya tanda tangani SK PSI," katanya.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kemenkumham atas pelayanan yang sangat cepat dan efisien.
Berita Terkait
-
Bertemu Ahmad Sahroni di Plaza Senayan, Waketum PSI Bro Ron: Beliau Dewan Penasihat
-
Ahmad Sahroni Akhirnya Muncul Lagi dan Kini Bertemu Bro Ron, Ada Isyarat Kejutan: Bakal Gabung PSI?
-
Dukung Pramono Keluarkan Pergub Larang Daging Anjing dan Kucing Dikonsumsi, Ini Alasan PSI!
-
Jokowi Bicara Blak-blakan, Ungkap Perannya dalam Mendukung dan Bekerja Keras untuk PSI
-
Anthony Norman Lianto Bantah Tuduhan Kekerasan Seksual, Ungkap Bukti Terkini
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Tujuh Hari Jelang Keberangkatan, DPR Desak Kepastian Biaya Tambahan Haji
-
Dugaan Pelecehan Seksual di FH UI, BEM Dorong Sanksi Berat hingga DO
-
KPK Kalah! PN Jaksel Batalkan Status Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar
-
Sekutu NATO Tolak Terlibat Rencana Donald Trump untuk Blokade Selat Hormuz
-
Hitung-hitungan Dampak Buruk Blokade AS di Pelabuhan Iran dan Selat Hormuz
-
Bertukar Cinderamata, Prabowo Subianto Beri Miniatur Candi Borobudur ke Vladimir Putin
-
Studi Ungkap Aspal dan Beton Memerangkap Panas, Kenapa Kota Jadi Kian Menyengat?
-
Apa Itu MDCP? Kerjasama Militer AS-Indonesia yang Baru Diteken Sjafrie Sjamsoeddin
-
Pakar Hukum: Awasi Dana Asing ke NGO, Tapi Jangan Bungkam Kritik
-
Momen Hangat di Kremlin, Putin Lepas Prabowo dengan Penghormatan Khusus