Prabowo Didesak Bagi Tanah 2 Hektare per Petani, Swasembada Pangan Tak Cukup dengan Food Estate

Enam Tuntutan SPI

Pemerintah menerima 12 perwakilan dari Serikat Petani Indonesia (SPI) untuk beraudensi terkait aksi yang digelar dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional. Sebanyak enam permohonan telah disampaikan oleh perwakilan serikat petani.

Mewakili pemerintah dalam menerima audensi di kantor Kementerian Sekretariat Negara adalah Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Selain itu Menteri UMKM dan Wakil Menteri Perindustrian turut hadir.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih mengatakan permohonan yang mereka sampaikan telah didengar dan diterima oleh perwakilan pemerintah yang ditunjuk langsung presisen.

Garis besar permohonan, yakni petani menuntut dilakukannya reforma agraria secara total.

"Ya, kita menuntut reforma agraria yang sesungguhnya sudah punya dasar kekuatan hukum yang kuat," kata Henry, Rabu (24/9/2025).

Meski sudah melakukan audensi dengan perwakilan pemerintah, Serikat Petani Indonesia berharap besar agar Prabowo bisa menerima mereka untuk mendengarkan secara langsung sejumlah permohonan dalam aksi Hari Tani Nasional.

"Kita juga berharap agar presiden bisa menemui kita paling lambat Minggu depan supaya aspirasi kita ini bisa langsung diterima oleh presiden," kata Henry.

Ada enam permohonan atau tuntutan yang telah disampaikan Serikat Petani Indonesia dalam audensi bersama Kementerian Sekretariat Negara

Baca Juga: Politik Pangan Nasional, SPI Ungkap Dugaan Pelemahan Bapanas Demi Impor

Pertama, Serikat Petani Indonesia meminta Presiden Prabowo menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi di Indonesia, baik yang dialami oleh anggota Serikat Petani Indonesia maupun yang bukan anggota yang masih berlangsung hari ini. 

"Dan juga supaya menghentikan berbentuk kekerasan, intimidasi maupun yang lainnya terhadap petani Indonesia," kata Henry.

Kedua, Serikat Petani Indomesia menyerukan dan berharap kepada Presiden Prabowo agar tanah-tanah objek reforma agraria yang berasal dari tanah perkebunan maupun kehutanan untuk segera dibagikan kepada petani.

"Dan saat ini penertiban kawasan hutan yang dilakukan oleh Satgas PKH itu, supaya jangan mengambil tanah-tanah yang dikuasai petani. Justru harusnya tanah-tanah yang dikutipkan itu dibagikan kepada petani," kata Henry.

Ketiga, Serikat Petani Indonesia berharap Presiden Prabowo melakukan revisi terhadap Perpres Reforma Agraria Nomor 62 Tahun 2023.

"Sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada dalam pemerintahan yang ada sekarang ini, supaya juga percepatan reforma agraria itu benar-benar bisa dilaksanakan," ujar Henry.