Prabowo Didesak Bagi Tanah 2 Hektare per Petani, Swasembada Pangan Tak Cukup dengan Food Estate

Suara.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal ikut turun dalam aksi yang digelar Serikat Petani Indonesia (SPI) di Jalan Medan Merdeka Selatan, dekat kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Iqbal turut menyuarakan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerapkan reforma agraria secara sejati.

Iqbal menegaskan reforma agraria sejati harus benar-benar dilaksanakan. Ia menuntut agar pemerintah dapat melakukan retribusi tanah lepada para petani. Menurutnya, masing-masing petani minimal mendapat dua hektare tanah.

Ia menyerukan bahwa swasembada pangan yang kini dicanangkan pemerintah seharusnya melibatkan petani.

"Kita tuju swasembada, kita dukung presiden swasembada tapi yang pasti swasembada itu harus dengan petani yang memiliki tanah berapa hektare?" tanya Iqbal kepada para petani, Kamis (16/10/2025).

"Dua hektare," sahut petani.

Iqbal mengatakan kaum buruh akan berjuang bersama dengan petani. Terlebih buruh juga memiliki tuntutan terhadap RUU Ketenagakerjaan hingga permasalahan upah.

"Reforma agraria sejati, baru kedaulatan pangan kan terbentuk," kata Iqbal.

Menurutnya, cita-cita mewujudkan swasembada pangan jangan hanya melalui food estate atau korporasi besar. Terpenting yang seharusnya menjadi perhatian ialah swasembada pangan melalui hasil produksi para petani dari tanahnya sendiri.

"Bukan dengan food estate, bukan korporasi atau orang kaya yang menyelenggarakan itu. Boleh nggak food estate? Boleh, tapi dua hektare tanah buat petani harus diserahkan," kata Iqbal.

Baca Juga: Politik Pangan Nasional, SPI Ungkap Dugaan Pelemahan Bapanas Demi Impor

Iqbal menegaskan kembali tuntutan para petani agar pemerintah memberikan tanah-tanah yang dikuasao kepada mereka.

"Kan lahan-lahan sawit sudah hampir 3,7 hektare diambil oleh negara dan sudah ada pwraturan presiden, tanah yang dirampas oleh negara dikembalikan kepada petani," kata Iqbal.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih mengatakan aksi yang digelar bersamaan dengan Hari Pangan Sedunia, merupakan aksi lanjutan dari yang sebelumnya mereka lakukan dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional, 24 September 2025.

Henry menegaskan kehadiran aksi SPI di dekat Istana untuk menagih tuntutan mereka yang belum ditindaklanjuti. Padahal, dalam aksi sebelumnya, SPI telah melakukan audensi dengan Kementerian Sekretariat Negara.

Serikat Petani Indonesia kembali menuntut agar tanah-tanah objek reforma agraria yang berasal dari tanah perkebunan maupun kehutanan untuk segera dibagikan kepada petani.

"Karenanya pada Hari Pangan Sedunia ini kita mengulang lagi apa yang kita sampaikan ke Presiden Prabowo yang belum ditindaklanjuti sampai hari ini. Kita datang menunut kembali lagi agar reforma agraria dilaksanakan. Karena tidak mungkin petani berproduksi kalau tanah tidak dibagikan ke petani," tuturnya.

Enam Tuntutan SPI

Pemerintah menerima 12 perwakilan dari Serikat Petani Indonesia (SPI) untuk beraudensi terkait aksi yang digelar dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional. Sebanyak enam permohonan telah disampaikan oleh perwakilan serikat petani.

Mewakili pemerintah dalam menerima audensi di kantor Kementerian Sekretariat Negara adalah Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Selain itu Menteri UMKM dan Wakil Menteri Perindustrian turut hadir.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih mengatakan permohonan yang mereka sampaikan telah didengar dan diterima oleh perwakilan pemerintah yang ditunjuk langsung presisen.

Garis besar permohonan, yakni petani menuntut dilakukannya reforma agraria secara total.

"Ya, kita menuntut reforma agraria yang sesungguhnya sudah punya dasar kekuatan hukum yang kuat," kata Henry, Rabu (24/9/2025).

Meski sudah melakukan audensi dengan perwakilan pemerintah, Serikat Petani Indonesia berharap besar agar Prabowo bisa menerima mereka untuk mendengarkan secara langsung sejumlah permohonan dalam aksi Hari Tani Nasional.

"Kita juga berharap agar presiden bisa menemui kita paling lambat Minggu depan supaya aspirasi kita ini bisa langsung diterima oleh presiden," kata Henry.

Ada enam permohonan atau tuntutan yang telah disampaikan Serikat Petani Indonesia dalam audensi bersama Kementerian Sekretariat Negara

Pertama, Serikat Petani Indonesia meminta Presiden Prabowo menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi di Indonesia, baik yang dialami oleh anggota Serikat Petani Indonesia maupun yang bukan anggota yang masih berlangsung hari ini. 

"Dan juga supaya menghentikan berbentuk kekerasan, intimidasi maupun yang lainnya terhadap petani Indonesia," kata Henry.

Kedua, Serikat Petani Indomesia menyerukan dan berharap kepada Presiden Prabowo agar tanah-tanah objek reforma agraria yang berasal dari tanah perkebunan maupun kehutanan untuk segera dibagikan kepada petani.

"Dan saat ini penertiban kawasan hutan yang dilakukan oleh Satgas PKH itu, supaya jangan mengambil tanah-tanah yang dikuasai petani. Justru harusnya tanah-tanah yang dikutipkan itu dibagikan kepada petani," kata Henry.

Ketiga, Serikat Petani Indonesia berharap Presiden Prabowo melakukan revisi terhadap Perpres Reforma Agraria Nomor 62 Tahun 2023.

"Sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada dalam pemerintahan yang ada sekarang ini, supaya juga percepatan reforma agraria itu benar-benar bisa dilaksanakan," ujar Henry.

Keempat, Serikat Petani Indonesia memohon kepada Presiden Prabowo agar revisi Undang-Undang Pangan dengan benar-benar untuk menegakkan kedualatan pangan di Indonesia.

"Justru harus menghindarkan ketergantungan pangan, menghindarkan impor pangan yang begitu besar ke Indonesia. Demikian juga kita berharap agar revisi Undang-Undang Kehutanan itu, adalah untuk melaksanakan reforma agraria, memastikan tanah kepada petani dan masyarakat adat kita," kata Henry.

Kelima, Serikat Petani Indonesia mendesak pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja. Alasannya karena mereka menganggap Undang-Undang Cipta Kerja bukan menciptakan lapangan kerja, namun sebaliknya.

"Justru sekarang orang semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan, membuat ketergantungan impor pangan yang begitu besar, dan juga menyebabkan banyak tanah-tanah petani yang dirampas oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi ini yang kita harapkan," kata Henry.

Keenam, Serikat Petani Indonesia menuntut pemerintah segera membentuk Dewan Reforma Agraria Nasional.

"Karena ini supaya sejalan dengan program-program pemerintah yang kuat sekarang ini, untuk menyiapkan makan bergizi gratis, untuk membangun Koperasi Desa Merah Putih, dan juga program-program lainnya supaya bisa didukung,

"Ini harus dilaksanakan reforma agraria dengan membentuk Dewan Reforma Agraria Nasional dan Dewan Kejahteraan Nasional untuk Petani karena ini penting sekali. Sebab tanpa ada Dewan ini, kejahteraan petani dan reforma agraria itu tidak bisa dilaksanakan," ujar Henry.

Serikat Petani Indonesia berharap semua permohonan yang telah disampaikam bisa ditindaklanjuti pemerintah segera mungkin, sebelum pemerintah Prabowo genap berusia satu tahun.

"Kita berharap sebelum pemerintahan ini genap satu tahun ya, sudah bisa ada pembahasan yang lebih lengkap lagi. Karenanya kita berharap presiden agar segera membentuk Dewan Reforma Agraria Nasional tadi. Segera ya, misalnya Minggu depan, sebelum satu tahun pemerintahan Prabowo ini," kata Henry.