Jejak Karier Andra Soni, Gubernur Banten di Tengah Polemik Kasus Kepala SMAN 1 Cimarga

Polemik dimulai ketika Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga, Dini Fitria, menampar seorang siswa berinisial ILP (17) yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah.

Insiden ini memicu reaksi keras dari siswa lain yang berujung pada aksi mogok belajar dan tuntutan agar kepala sekolah dicopot.

Pemerintah Provinsi Banten, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), mengambil langkah cepat dengan menonaktifkan sementara sang kepala sekolah pada Selasa, 14 Oktober 2025.

Langkah ini diambil untuk mendinginkan suasana dan memastikan proses belajar mengajar kembali kondusif. Siswa yang melanggar aturan pun tetap diberi sanksi berupa teguran dan pembinaan oleh guru BK.

Kasus ini menjadi bola panas. Di satu sisi, ada desakan kuat untuk menegakkan disiplin tanpa kekerasan di lingkungan sekolah.

Pada sisi lain, muncul suara-suara yang membela tindakan guru sebagai bentuk kepedulian untuk mendisiplinkan siswa.

Keputusan Kontroversial dan Alasan di Baliknya

Di tengah situasi yang memanas, Andra Soni mengambil langkah yang mengejutkan banyak pihak.

Setelah mempertemukan kepala sekolah dan siswa, ia memutuskan akan mengaktifkan kembali Dini Fitria sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga. Keputusan ini sontak menjadi buah bibir dan menuai pro dan kontra.

Andra Soni memberikan alasan yang mendasari keputusannya. Menurutnya, penonaktifan tersebut bersifat sementara dan bukan bentuk hukuman.

Baca Juga: Bela Kepsek SMA 1 Cimarga yang Tampar Murid, Dedi Mulyadi: Jangan Kriminalisasi Guru Sekolah

Ia memandang tindakan sang kepala sekolah sebagai niat baik seorang guru, meski diakui ada emosi yang terselip.

"Bu Dini mengakui ada terselip emosi, tapi bukan emosi untuk mencederai. Itu bentuk niat baik guru kepada murid. Masa iya ada murid merokok tidak ditegur?" terang Andra.

Lebih jauh, Andra khawatir jika para guru menjadi takut untuk menegur siswa yang salah karena khawatir dilaporkan ke polisi.

Ia juga berpendapat bahwa memindahkan kepala sekolah ke tempat lain tidak akan menyelesaikan masalah, justru bisa menimbulkan preseden buruk.

Bagi Andra, jika setelah diaktifkan kembali muncul penolakan, itu justru menjadi indikator bahwa ada masalah internal lain di sekolah yang harus diselesaikan oleh kepala sekolah itu sendiri.

Keputusan ini dapat dilihat sebagai cerminan gaya kepemimpinan pragmatis yang berakar dari pengalamannya.

Ia memilih jalan tengah: sanksi bagi siswa tetap berjalan, dan pembinaan bagi guru juga dilakukan tanpa harus menghancurkan kariernya.

Namun, langkah ini juga menjadi pertaruhan besar bagi citranya sebagai pemimpin, terutama dalam isu sensitif seperti kekerasan di dunia pendidikan.

Jejak karier Andra Soni, dari anak petani yang berjuang keras hingga menjadi politisi ulung, kini berada di persimpangan jalan.

Kasus SMAN 1 Cimarga menjadi barometer bagaimana ia menerjemahkan pengalaman hidupnya ke dalam kebijakan publik.

Apakah ini bukti kepemimpinan yang bijaksana dan solutif, atau sebuah blunder politik? Waktu dan respons publik yang akan menilainya.

Bagaimana pendapat Anda tentang gaya kepemimpinan Andra Soni dalam menangani kasus SMAN 1 Cimarga? Apakah keputusan untuk mengaktifkan kembali kepala sekolah sudah tepat? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar