Survei Setahun Pemerintahan Prabowo: Sorotan Tajam Media Digital pada Janji dan Realita Kebijakan

Suara.com - Tepat satu tahun setelah dilantik, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan intens di kancah media digital Indonesia.

Monash Data & Democracy Research Hub, melalui studi komprehensifnya, merilis hasil pemantauan percakapan publik yang mengungkap dinamika kompleks antara janji politik dan realitas implementasi kebijakan.

Penelitian yang mengamati data dari berbagai platform, mulai dari media sosial hingga pemberitaan online, selama periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2025 ini, mencatat adanya 6 juta penyebutan nama Presiden Prabowo Subianto.

"Dari total tersebut, platform media sosial X menjadi yang paling banyak membahas dengan 4,08 juta mention atau lebih banyak dari pemberitaan media online yang mencapai 1,3 juta dan YouTube 491 ribu penyebutan," ungkap peneliti Monash Data & Democracy Research Hub, Ika Idris, Senin (20/10/2025).

Sentimen Publik

Meskipun sebagian besar percakapan, mencapai 80,37 persen atau 4,8 juta penyebutan, bertonasi netral, sentimen negatif tidak bisa diabaikan. Sentimen negatif tercatat sebanyak 17,39 persen (1,053 juta mention), jauh melampaui sentimen positif yang hanya 2,24 persen (135 ribu).

Ika Idris memberikan catatan penting terkait dominasi netral ini.

"Sebenarnya cenderung ke negatif jika berkaitan dengan MBG. Tapi masih banyak yang kasih masukan soal logistik, netral-netral saja," jelasnya.

Menariknya, untuk kepemimpinan Prabowo secara umum, Ika mengungkapkan 'banyak yang bernada positif.' Ia juga menganalisis adanya fenomena di mana 'banyak yang repost klaim positif pemerintah dengan nada netral.'

Baca Juga: Bikin Rakyat Susah, Prabowo Sindir Rakusnya Mafia Minyak Goreng: Sangat Kejam dan Tak Manusiawi

"Tapi tidak berlaku dengan Gibran yang cenderung negatif," imbuhnya.

Puncak Gejolak Sentimen

Riset ini mengidentifikasi dua puncak sentimen negatif yang signifikan, yakni periode Februari-Maret 2025 dan Agustus-September 2025.

Pada fase tersebut, berbagai isu muncul ke permukaan, mencerminkan keresahan dan ekspektasi publik.

Pada periode Februari hingga Maret 2025, fokus publik tertuju pada sejumlah isu penting. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peluncuran Danantara menjadi pusat perbincangan, memicu diskusi tentang efektivitas dan implementasinya.

Bersamaan dengan 100 hari kepemimpinan Prabowo-Gibran, Aksi 'Indonesia Gelap' oleh mahasiswa mencuat sebagai bentuk protes atas 'efisiensi anggaran yang dinilai merugikan pendidikan dan kesehatan dengan tuntutan pencabutan Inpres pemangkasan.'

Lebih lanjut, kebijakan 'efisiensi Rp750 triliun' menuai kritik karena 'berorientasi belanja ke program strategis (seperti MBG, Danantara) dan kemudian berdampak ke layanan publik,' meski pemerintah berusaha meyakinkan 'layanan dasar tidak terganggu.'

Tidak hanya itu, periode ini juga ditandai dengan reshuffle kabinet perdana, termasuk pencopotan dan pelantikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang disebut bertujuan 'meningkatkan kinerja.'

Perbincangan di media sosial turut memanas terkait 'akselerasi penciptaan kerja yang dipertanyakan' dan wacana 'rencana penjara khusus koruptor di pulau terpencil untuk efek jera.

Publik juga menyoroti pentingnya perbaikan komunikasi publik dari pemerintah ke masyarakat agar strategi komunikasi kebijakan lebih intensif dan mudah dipahami guna meningkatkan kepercayaan publik.

Gelombang sentimen negatif kembali memuncak pada Agustus-September 2025. Kali ini, pemicunya, yakni perbincangan penganugerahan tanda kehormatan kepada 141 pejabat, termasuk yang kontroversial, khususnya pemberian Bintang Mahaputra Adipradana kepada Burhanuddin Abdullah, seorang eks Gubernur BI yang terjerat kasus korupsi.

Selain itu, demonstrasi massa di akhir Agustus membuat Presiden Prabowo menegaskan Kembali bahwa hak berkumpul damai sekaligus memerintahkan aparat bertindak tegas pada kekerasan/perusakan.

Isu kinerja beberapa menteri yang dinilai buruk juga kembali mencuat, dengan kebijakan distribusi LPG bersubsidi menjadi 'isu utama' yang dampaknya 'dirasakan langsung, dari antrean panjang sampai insiden fatal.'

Menurut Ika Idris, hal ini yang memicu persepsi inkompetensi, terutama terhadap Menteri Bahlil Lahadalia, yang dituding 'dianggap membuat kebijakan tanpa riset memadai.'

Top Words

Analisis 'Top Words' menunjukkan kata 'Presiden' mendominasi dengan kurang lebih 2,47 juta sebutan, diikuti oleh 'Indonesia' dengan ±1,66 juta.

Ika Idris menafsirkan tingginya dominasi ini sebagai antusiasme publik terhadap visi Pemerintahan Prabowo.

"Netizen menunggu sebenarnya, apa lagi sih yang jadi program Prabowo untuk Indonesia?" katanya.

Nama 'Presiden Prabowo Subianto' sendiri disebut kurang lebih 900,8 ribu kali dan sering dikaitkan dengan MBG sebagai program strategis untuk 'generasi emas' dan diklaim menarik minat negara lain.

Namun, ada catatan penting bahwa MBG diwarnai dengan kasus keracunan makanan di berbagai daerah.

Sikap antikorupsi tercermin dari kata 'Subianto' yang mencapai lebih kurang 1,40 juta penyebutan dan kerap diidentikan dengan komitmen tegas memberantas mafia dan koruptor.

Namun, hasil riset menekankan bahwa 'nyatanya publik berpendapat lain,' mengindikasikan adanya keraguan atau kritik terhadap implementasi komitmen tersebut.

Menariknya, nama 'Jokowi' terselip dalam daftar 'Top Words' dengan kurang lebih 785,1 ribu penyebutan. Kehadiran ini 'seiring dengan konteks pemerintahan saat ini dan keterlibatan pada proyek atau pekerjaan tertentu.'

Sementara itu, 'Kabinet Merah Putih' yang disebut sekira 219,2 ribu kali, disorot terkait 'pelantikan, reshuffle, dan penunjukan menteri atau wamen.'

Untuk strategi ekonomi, kata 'Program' sebanyak kurang lebih 798,1 ribu kali lebih banyak terkait inisiatif ekonomi, termasuk pembentukan Danantara dan rencana pembangunan kilang dan tangki minyak di 18 wilayah dengan investasi total mencapai sekira Rp232 triliun.