- Sejumlah mahasiswa UI menggelar aksi unjuk rasa memperingati satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
- Aksi BEM UI menyampaikan delapan tuntutan rakyat atau yang disebut "Asta Cita Rakyat."
- Salah satu tuntutan mahasiswa UI terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran adalah tindakan represif aparat terhadap massa aksi.
Suara.com - Sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi unjuk rasa memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aksi tersebut berlangsung di sekitar kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (20/10/2025).
Kepala Departemen Kajian BEM UI 2025, Dialo, menyampaikan bahwa mereka membawa delapan tuntutan rakyat, atau yang disebut "Asta Cita Rakyat."
“Aksi hari ini mengangkat tajuk 'Cukup Satu Tahun, Cukup Satu Tahun Penderitaan, Cukup Satu Tahun Penindasan'. Dan kami membawa Asta Cita Rakyat, atau delapan tuntutan rakyat,” kata Dialo saat ditemui di lokasi.
Dialo menjelaskan, delapan tuntutan itu di antaranya meliputi:
- Hentikan represifitas dan kriminalisasi terhadap seluruh rakyat Indonesia serta bebaskan semua massa aksi.
- Cabut komando teritorial TNI dan laksanakan reformasi Polri.
- Wujudkan sistem ekonomi progresif yang pro-rakyat.
- Wujudkan demokrasi sejati yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.
- Reforma agraria sejati dan hadirkan ekososialisme yang berkelanjutan.
- Pendidikan gratis yang berkualitas.
- Ciptakan kesehatan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat.
- Cabut kebijakan anti-rakyat dan tegakkan hukum berkeadilan.
Menurut Dialo, salah satu hal yang harus dievaluasi dari pemerintahan Prabowo-Gibran adalah tindakan represif aparat terhadap massa aksi.
“Yang pertama, dalam tuntutan yang pertama kami mengangkat 'Hentikan represifitas dan kriminalisasi terhadap massa aksi',” ujarnya.
“Karena hingga saat ini banyak kawan-kawan kita, banyak teman-teman kita yang ditahan di Polda, yang ditahan oleh pihak kepolisian atas tuduhan-tuduhan makar, atas tuduhan provokasi yang mana tidak ada provokasi," tuturnya.
"Mereka dikriminalisasi seperti teman-teman kita, Delpedro, Syahdan, yang mereka ditangkap secara tiba-tiba tanpa kejelasan apa kejahatan yang dilakukan kepada mereka,” lanjutnya.
Dialo mengatakan hingga kini pihaknya tidak mengetahui jumlah pasti aktivis yang ditahan. “Dan kita sendiri juga tidak tahu hingga sekarang berapa jumlah yang ditahan. Terakhir datanya kita mendengar ratusan, itu pun tidak ada angka pastinya,” jelasnya.
Baca Juga: Aksi Simbolik Kritik Satu Tahun Prabowo-Gibran di Depan Istana Negara
Ia juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kemudian kami juga ingin mengevaluasi kebijakan-kebijakan seperti PSN dan lain-lain gitu ya, ataupun seperti makan bergizi gratis karena banyak adik-adik kita, anak-anak kita keracunan akibat manajemen Badan Gizi Nasional yang tidak baik,” ujarnya.
Anggaran MBG dan Janji Lapangan Kerja
Dialo menilai MBG seharusnya tidak mengambil anggaran dari pendidikan yang menjadi prioritas penggunaan uang rakyat.
“Kami juga menuntut agar MBG sendiri tidak menggunakan dana dari pendidikan. Justru kita mendorong agar pendidikan itu sendiri yang seharusnya diberikan secara gratis kepada seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Ia juga menyoroti janji penciptaan 19 juta lapangan kerja yang hingga kini belum terlihat hasilnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Naksir Avanza Tahun 2015? Harga Tinggal Segini, Intip Pajak dan Spesifikasi Lengkap
- 5 Krim Kolagen Terbaik yang Bikin Wajah Kencang, Cocok untuk Usia 30 Tahun ke Atas
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- 5 Rekomendasi Bedak Waterproof Terbaik, Anti Luntur Saat Musim Hujan
Pilihan
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
-
Seberapa Kaya Haji Halim? Crazy Rich dengan Kerajaan Kekayaan tapi Didakwa Rp127 Miliar
-
Toba Pulp Lestari Dituding Biang Kerok Bencana, Ini Fakta Perusahaan, Pemilik dan Reaksi Luhut
-
Viral Bupati Bireuen Sebut Tanah Banjir Cocok Ditanami Sawit, Tuai Kecaman Publik
-
6 HP Tahan Air Paling Murah Desember 2025: Cocok untuk Pekerja Lapangan dan Petualang
Terkini
-
Menhut Raja Juli Rahasiakan 12 Perusahaan 'Biang Kerok' Banjir Sumatra, Alasannya?
-
ICW Soroti Pemulihan Korupsi yang Seret: Rp 330 Triliun Bocor, Hanya 4,84 Persen yang Kembali
-
Boni Hargens Kritik Keras Komite Reformasi Polri, Terjebak dalam Paralisis Analisis
-
Heboh 250 Warga Satu Desa Tewas Saat Banjir Aceh, Bupati Armia: Itu Informasi Sesat!
-
SLHS Belum Beres, BGN Ancam Suspend Dapur MBG di Banyumas
-
DPR Sentil Pejabat Panggul Beras Bantuan: Gak Perlu Pencitraan, Serahkan Langsung!
-
Investigasi Banjir Sumatra: Bahlil Fokus Telusuri Tambang di Aceh dan Sumut
-
Catatan AJI: Masih Banyak Jurnalis Digaji Pas-pasan, Tanpa Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
-
Geram Titiek Soeharto Truk Angkut Kayu Saat Bencana: Tindak Tegas, Bintang Berapa pun Belakangnya
-
Aplikasi AI Sebut Jokowi Bukan Alumnus UGM, Kampus Buka Suara