- Sejumlah mahasiswa UI menggelar aksi unjuk rasa memperingati satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
- Aksi BEM UI menyampaikan delapan tuntutan rakyat atau yang disebut "Asta Cita Rakyat."
- Salah satu tuntutan mahasiswa UI terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran adalah tindakan represif aparat terhadap massa aksi.
Suara.com - Sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi unjuk rasa memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aksi tersebut berlangsung di sekitar kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (20/10/2025).
Kepala Departemen Kajian BEM UI 2025, Dialo, menyampaikan bahwa mereka membawa delapan tuntutan rakyat, atau yang disebut "Asta Cita Rakyat."
“Aksi hari ini mengangkat tajuk 'Cukup Satu Tahun, Cukup Satu Tahun Penderitaan, Cukup Satu Tahun Penindasan'. Dan kami membawa Asta Cita Rakyat, atau delapan tuntutan rakyat,” kata Dialo saat ditemui di lokasi.
Dialo menjelaskan, delapan tuntutan itu di antaranya meliputi:
- Hentikan represifitas dan kriminalisasi terhadap seluruh rakyat Indonesia serta bebaskan semua massa aksi.
- Cabut komando teritorial TNI dan laksanakan reformasi Polri.
- Wujudkan sistem ekonomi progresif yang pro-rakyat.
- Wujudkan demokrasi sejati yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.
- Reforma agraria sejati dan hadirkan ekososialisme yang berkelanjutan.
- Pendidikan gratis yang berkualitas.
- Ciptakan kesehatan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat.
- Cabut kebijakan anti-rakyat dan tegakkan hukum berkeadilan.
Menurut Dialo, salah satu hal yang harus dievaluasi dari pemerintahan Prabowo-Gibran adalah tindakan represif aparat terhadap massa aksi.
“Yang pertama, dalam tuntutan yang pertama kami mengangkat 'Hentikan represifitas dan kriminalisasi terhadap massa aksi',” ujarnya.
“Karena hingga saat ini banyak kawan-kawan kita, banyak teman-teman kita yang ditahan di Polda, yang ditahan oleh pihak kepolisian atas tuduhan-tuduhan makar, atas tuduhan provokasi yang mana tidak ada provokasi," tuturnya.
"Mereka dikriminalisasi seperti teman-teman kita, Delpedro, Syahdan, yang mereka ditangkap secara tiba-tiba tanpa kejelasan apa kejahatan yang dilakukan kepada mereka,” lanjutnya.
Dialo mengatakan hingga kini pihaknya tidak mengetahui jumlah pasti aktivis yang ditahan. “Dan kita sendiri juga tidak tahu hingga sekarang berapa jumlah yang ditahan. Terakhir datanya kita mendengar ratusan, itu pun tidak ada angka pastinya,” jelasnya.
Baca Juga: Aksi Simbolik Kritik Satu Tahun Prabowo-Gibran di Depan Istana Negara
Ia juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kemudian kami juga ingin mengevaluasi kebijakan-kebijakan seperti PSN dan lain-lain gitu ya, ataupun seperti makan bergizi gratis karena banyak adik-adik kita, anak-anak kita keracunan akibat manajemen Badan Gizi Nasional yang tidak baik,” ujarnya.
Anggaran MBG dan Janji Lapangan Kerja
Dialo menilai MBG seharusnya tidak mengambil anggaran dari pendidikan yang menjadi prioritas penggunaan uang rakyat.
“Kami juga menuntut agar MBG sendiri tidak menggunakan dana dari pendidikan. Justru kita mendorong agar pendidikan itu sendiri yang seharusnya diberikan secara gratis kepada seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Ia juga menyoroti janji penciptaan 19 juta lapangan kerja yang hingga kini belum terlihat hasilnya.
“Kemudian juga terkait ketimpangan yang semakin kuat, semakin lama, semakin jelas. 19 juta lapangan kerja di mana? Hingga sekarang yang ada malah magang doang. Bukan lapangan pekerjaan itu sendiri yang diwujudkan,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Dialo menyampaikan bahwa mahasiswa siap berdialog dengan pemerintah jika diberikan kesempatan.
“Tentu jika negara masih mendengarkan kami, ya silakan turun ke sini. Kami tidak jauh kok, cuma tidak sampai 1 km dari Istana Negara. Bahkan di sini ada Kementerian BUMN, di belakang kami ada Kementerian ESDM dan lain-lain. Banyak kementerian, banyak instansi. Jika ingin berdialog dengan kami, ya silakan turun ke sini. Kami secara terbuka siap untuk berdiskusi,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- Perbedaan Eau De Parfum dan Eau De Toilette, Mana yang Sesuai Kebutuhanmu?
Pilihan
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
Terkini
-
FIFA Buka Voting Tim Terbaik Piala Dunia 2026: Argentina Sumbang 5 Pemain, Spanyol?
-
Dari Pameran Kudatuli, Megawati Titip Pesan untuk Generasi Muda Indonesia
-
Kasus Dugaan Penculikan Atlet Golf Jesslyn Wijaya, Polisi Telusuri Perjalanan hingga Kuala Lumpur
-
Bukan Sekedar Catatan Masa Lalu, Peristiwa Kudatuli Merupakan Simbol Perjuangan Lawan Ketidakadilan
-
Usut Aliran Rp 91 Miliar Suap Bea Cukai, KPK Tetapkan Tersangka Baru
-
Korupsi Disebut Kejahatan HAM, Mengapa Hak Korban Belum Jadi Perhatian?
-
Aksesori Estetik Makin Digemari, Ini Tempat Belanja Lengkap Incaran Reseller hingga Jastiper
-
Salah Setting Aplikasi Navigasi, Pemotor RX-King Nekat Masuk Tol Jagorawi
-
Anggaran Jasa Belanja Tenaga Ahli Banten Tembus Rp55,47 Miliar, Kepala BPKAD Mengaku Kaget
-
Jembatan di Serang Mulai Dibangun Andra Soni Usai 25 Tahun Tak Tersentuh Perbaikan