- Sejumlah mahasiswa UI menggelar aksi unjuk rasa memperingati satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
- Aksi BEM UI menyampaikan delapan tuntutan rakyat atau yang disebut "Asta Cita Rakyat."
- Salah satu tuntutan mahasiswa UI terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran adalah tindakan represif aparat terhadap massa aksi.
Suara.com - Sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi unjuk rasa memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aksi tersebut berlangsung di sekitar kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (20/10/2025).
Kepala Departemen Kajian BEM UI 2025, Dialo, menyampaikan bahwa mereka membawa delapan tuntutan rakyat, atau yang disebut "Asta Cita Rakyat."
“Aksi hari ini mengangkat tajuk 'Cukup Satu Tahun, Cukup Satu Tahun Penderitaan, Cukup Satu Tahun Penindasan'. Dan kami membawa Asta Cita Rakyat, atau delapan tuntutan rakyat,” kata Dialo saat ditemui di lokasi.
Dialo menjelaskan, delapan tuntutan itu di antaranya meliputi:
- Hentikan represifitas dan kriminalisasi terhadap seluruh rakyat Indonesia serta bebaskan semua massa aksi.
- Cabut komando teritorial TNI dan laksanakan reformasi Polri.
- Wujudkan sistem ekonomi progresif yang pro-rakyat.
- Wujudkan demokrasi sejati yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.
- Reforma agraria sejati dan hadirkan ekososialisme yang berkelanjutan.
- Pendidikan gratis yang berkualitas.
- Ciptakan kesehatan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat.
- Cabut kebijakan anti-rakyat dan tegakkan hukum berkeadilan.
Menurut Dialo, salah satu hal yang harus dievaluasi dari pemerintahan Prabowo-Gibran adalah tindakan represif aparat terhadap massa aksi.
“Yang pertama, dalam tuntutan yang pertama kami mengangkat 'Hentikan represifitas dan kriminalisasi terhadap massa aksi',” ujarnya.
“Karena hingga saat ini banyak kawan-kawan kita, banyak teman-teman kita yang ditahan di Polda, yang ditahan oleh pihak kepolisian atas tuduhan-tuduhan makar, atas tuduhan provokasi yang mana tidak ada provokasi," tuturnya.
"Mereka dikriminalisasi seperti teman-teman kita, Delpedro, Syahdan, yang mereka ditangkap secara tiba-tiba tanpa kejelasan apa kejahatan yang dilakukan kepada mereka,” lanjutnya.
Dialo mengatakan hingga kini pihaknya tidak mengetahui jumlah pasti aktivis yang ditahan. “Dan kita sendiri juga tidak tahu hingga sekarang berapa jumlah yang ditahan. Terakhir datanya kita mendengar ratusan, itu pun tidak ada angka pastinya,” jelasnya.
Baca Juga: Aksi Simbolik Kritik Satu Tahun Prabowo-Gibran di Depan Istana Negara
Ia juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kemudian kami juga ingin mengevaluasi kebijakan-kebijakan seperti PSN dan lain-lain gitu ya, ataupun seperti makan bergizi gratis karena banyak adik-adik kita, anak-anak kita keracunan akibat manajemen Badan Gizi Nasional yang tidak baik,” ujarnya.
Anggaran MBG dan Janji Lapangan Kerja
Dialo menilai MBG seharusnya tidak mengambil anggaran dari pendidikan yang menjadi prioritas penggunaan uang rakyat.
“Kami juga menuntut agar MBG sendiri tidak menggunakan dana dari pendidikan. Justru kita mendorong agar pendidikan itu sendiri yang seharusnya diberikan secara gratis kepada seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Ia juga menyoroti janji penciptaan 19 juta lapangan kerja yang hingga kini belum terlihat hasilnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 5 Tinted Sunscreen yang Bagus untuk Flek Hitam dan Melasma
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
Pigai Ungkap 15 Warga Tewas di Papua, Minta Pelaku Segera Diungkap
-
Proyek Giant Sea Wall Dimulai dari Pantura, Pemerintah Siapkan Pembangunan Bertahap
-
15 warga Sipil Tewas di Kembru Papua, Menteri HAM Pigai: Pelaku Sudah Diketahui, Jangan Sembunyi!
-
Prabowo Minta Ahli Kampus Ikut Garap Tanggul Laut Raksasa, Pantura Jadi Titik Awal
-
Menkes Sebut Isu Halal-Haram dan Dampak Pandemi Jadi Pemicu Tingginya Kasus Campak
-
Irvian Bobby Sultan Kemnaker Klaim Keluarganya Terima Intimidasi dari Istri Noel
-
Saksi dari Eks Bos Google Buka Suara di Sidang Nadiem: Investasi GoTo Tak Terkait Kemendikbudristek
-
Bocor! Trump Teriak-teriak selama 2 Jam hingga Diusir dari Ruangan saat 2 Pilot Jatuh di Iran
-
Marak Isu Siomay Ikan Sapu-Sapu di Jakarta, Begini Langkah Tegas Pemprov DKI!
-
13 Jemaah Haji Nonprosedural Ditunda Berangkat, Imigrasi Ungkap Alasannya!