KPK Selidiki Dugaan Aliran Uang dan Mobil Mewah dari Heri Gunawan ke Fitri Assiddikk

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan politisi Partai Gerindra Heri Gunawan diduga memberikan uang sebesar Rp2 miliar dan satu unit mobil Hyundai Palisade kepada seorang wiraswasta bernama Fitri Assiddikk.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa dugaan pemberian uang dan mobil itu didalami penyidik melalui pemeriksaan terhadap Fitri sebagai saksi pada hari ini.

KPK menduga uang dan mobil yang diberikan Heri kepada Fitri itu merupakan hasil korupsi terkait pengelolaan dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020–2023.

“Saudara FA didalami terkait aliran uang dan pemberian aset dari Saudara HG yang diduga bersumber dari dugaan TPK terkait program sosial atau CSR Bank Indonesia atau OJK,” kata Budi kepada wartawan, Senin (20/10/2025).

“Dari Saudara HG, FA diduga menerima uang lebih dari Rp2 miliar dan dibelikan 1 unit kendaraan roda empat senilai sekitar Rp1 miliar,” tambah dia.

Selain itu, Heri juga diduga memberikan sejumlah uang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) dan Dolar Singapura (SGD) untuk Fitri yang ditukar melalui money changer.

“Adapun, hari ini penyidik telah mengamankan kendaraan tersebut untuk dilakukan penyitaan,” tandas Budi.

Satori dan Heri Gunawan Ditetapkan sebagai Tersangka

KPK menetapkan Anggota DPR RI Satori dan Heri Gunawan dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penggunaan dana CSR dari BI dan OJK. Satori diketahui merupakan politikus Fraksi Partai Nasdem sementara Heri dari Partai Gerindra.

Baca Juga: Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, KPK: Tak Ada Toleransi Soal LHKPN

“Dua hari ke belakang, KPK menetapkan 2 orang tersangka yaitu HG sebagai Anggota Komisi XI DPR RI 2019-2024 dan ST sebagai Anggota Komisi XI DPR RI 2019-2024,” kata Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025).

Keduanya dinilai melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP.