Momen Dedi Mulyadi Ngamuk di Pabrik Aqua: Warga Beli Air, Pabrik Buang Air! Ancam Cabut Izin

Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) yang menggemparkan. Kali ini sasarannya adalah pabrik air mineral PT Tirta Investama (Aqua) di Subang. Sidak yang berfokus pada dampak lingkungan, sosial, dan kerusakan infrastruktur ini membongkar borok yang selama ini tersembunyi, mulai dari klaim CSR yang dibantah mentah-mentah oleh warga hingga penggunaan truk raksasa perusak jalan.

Disitat dari kanal YouTube KDM, Kamis (22/10/2025), amarah Dedi Mulyadi memuncak saat menemukan perbedaan keterangan yang tajam antara klaim manis perusahaan dan realita pahit yang dialami warga sekitar.

Klaim Manis CSR Dibantah Keras Warga: Ironi Air di Negeri Sendiri

Ketegangan dimulai saat KDM mempertanyakan program penyaluran air bersih untuk warga. Seorang pegawai perusahaan dengan percaya diri menjelaskan program Water Access mereka, mengklaim bahwa air diambil dari sumber sekitar dan dialirkan melalui pipa ke rumah-rumah warga.

Namun, klaim tersebut langsung dipatahkan oleh kesaksian Ketua RW setempat di hadapan sang gubernur. Ia dengan tegas menyatakan warganya tidak pernah menerima sepeser pun bantuan air minum dari perusahaan.

“Enggak ada, Pak. Enggak ada. Enggak ada saya sebagai RW-nya saya juga Pak, belum enggak pernah minum dari Aqua, enggak ada,” ungkap Ketua RW dengan nada kecewa.

Pemandangan yang lebih menyakitkan tersaji saat KDM menemukan fakta bahwa air bersih berkualitas tinggi dari pipa pabrik justru dibuang percuma ke sungai karena tidak terpakai. Sebuah ironi yang menusuk, warga harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari, sementara pabrik membuang sumber kehidupan itu begitu saja.

Truk Raksasa Perusak Jalan dan Eksploitasi Sopir

Masalah tidak berhenti di situ. Dedi Mulyadi kembali menyoroti penggunaan armada truk pengangkut air yang menjadi biang keladi hancurnya jalan provinsi yang baru dibangun. Hasil pengecekan di lokasi membuktikan adanya praktik kelebihan muatan yang brutal. Truk yang seharusnya hanya berkapasitas 5 ton, dipaksa mengangkut beban hingga 13 ton.

Baca Juga: Klaim Air Pegunungan Cuma Iklan? BPKN Siap Panggil Bos Aqua, Dugaan Pakai Air Sumur Bor Diselidiki

Kelebihan muatan yang hampir tiga kali lipat ini menjadi penyebab utama kerusakan infrastruktur. Lebih parahnya lagi, para sopir yang menanggung risiko membawa beban berlebih hanya diupah Rp 125.000 hingga Rp 150.000 per hari.

KDM menyebut ini sebagai bentuk ketidakadilan, di mana sopir dieksploitasi dengan beban kerja ganda demi keuntungan perusahaan, sementara fasilitas publik menjadi korban.

Ultimatum Keras Dedi Mulyadi: Ganti Armada atau Izin Melayang

Menyikapi temuan-temuan tersebut, Dedi Mulyadi tidak main-main dan langsung mengeluarkan serangkaian ultimatum tegas:

Pasang Timbangan Permanen: KDM akan memasang jembatan timbang di lokasi pabrik dan menggaji petugas untuk memastikan tidak ada lagi truk yang kelebihan muatan.

Wajib Ganti Armada: Perusahaan diultimatum untuk segera mewajibkan seluruh distributornya menggunakan truk kecil (sumbu dua) dan melarang truk raksasa (sumbu tiga atau lebih) melintasi jalan tersebut.