-
Pemprov Jakarta memastikan 15 golongan warga Jakarta tetap menikmati fasilitas transportasi gratis meski tarif Transjakarta naik.
-
Gubernur Pramono Anung menyebut belum bisa memperluas subsidi ke warga daerah penyangga karena keterbatasan anggaran dan pemangkasan dana transfer pusat sebesar Rp16 triliun.
-
Rencana perluasan subsidi akan dipertimbangkan jangka panjang setelah penerapan sistem ERP, agar warga Jabodetabek juga bisa menikmati fasilitas gratis.
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah menggratiskan 15 golongan warga untuk naik transportasi umum yang dikelola BUMD Jakarta, seperti Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta. Namun, 15 golongan yang diberikan subsidi gratis naik transportasi umum itu hanya warga Jakarta.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku memiliki keinginan untuk memperluas jangkauan 15 golongan warga yang digratiskan naik transportasi umum. Artinya, bukan hanya 15 golongan warga Jakarta yang digratiskan, melainkan juga dari warga daerah penyangga Jakarta. Namun, keinginan itu disebut belum dapat terlaksana dalam waktu dekat.
"Tadi saya juga menyampaikan, Jakarta terus terang belum bisa memberikan subsidi untuk 15 golongan di luar warga Jakarta," kata dia usai menggelar rapat dengan sejumlah kepala daerah penyangga Jakarta di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Ia memastikan, warga Jakarta yang termasuk dalam 15 golongan itu bakal tetap digratiskan naik transportasi umum meski tarif Transjakarta akan naik. Namun, 15 golongan warga dari luar Jakarta belum bisa digratiskan.
Pramono mengatakan, saat ini keuangan Jakarta belum mampu untuk memberikan subsidi transportasi gratis bagi 15 golongan warga dari luar ibu kota. Apalagi, pemerintah pusat akan memangkas dana transfer ke daerah (TKD), termasuk dana bagi hasil (DBH), pada tahun anggaran 2026 yang jumlahnya mencapai sekitar Rp16 triliun.
"Jadi untuk yang warga Jakarta tetap kami akan memberikan subsidi, pembebasan, tetapi bagi warga di luar Jakarta tentunya kami belum bisa untuk memberikan subsidi. Apalagi DBH-nya baru dipotong," ujar Pramono.
Diketahui, Pramono sempat membahas kemungkinan untuk menggratiskan 15 golongan warga naik transportasi umum bukan hanya merupakan warga Jakarta. Menurut dia, 15 golongan warga daerah penyangga yang beraktivitas di Jakarta juga sangat mungkin untuk digratiskan menggunakan transportasi umum di Jakarta.
"Ini jangka panjang ya, kalau ERP bisa dijalankan maka subsidi sepenuhnya uang dari ERP itu akan digunakan untuk seluruh 15 golongan yang ada di Jabodetabek. Jadi orang masuk ke Jakarta gratis 15 golongan itu. Tetapi ini sedang kami matangkan nanti pada saatnya saya akan berdiskusi dengan Pemerintah Banten, Pemerintah Jawa Barat dan juga Pemerintah Pusat," kata Pramono usai bertemu Gubernur Banten Andra Soni di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Baca Juga: Pramono Anung Pastikan Tarif TransJakarta Naik, Janjikan Fasilitas Bakal Ditingkatkan
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Mengurai Perpol 10/2025 yang Dinilai Tabrak Aturan, Dwifungsi Polri Gaya Baru?
-
Bareskrim: Mayoritas Kayu Gelondongan Banjir Sumatra Diduga dari PT TBS
-
Tolak Bantuan Asing untuk Sumatra, Prabowo: Terima Kasih, Kami Mampu!
-
31 Perusahaan Resmi Diselidiki Diduga Jadi Biang Kerok Banjir Sumatra, Siapa Jadi Tersangka?
-
Daftar Lengkap Perusahaan yang Disebut Kejagung Jadi Penyebab Banjir di Wilayah Sumatera
-
Demo Korupsi Pertambangan, Mahasiswa Desak KPK Periksa Komisaris PT LAM Lily Salim
-
Kementerian P2MI Raih Peringkat 5 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
-
'Biar Kapok': DPR Desak Polisi Beri Efek Jera ke Youtuber Resbob Penghina Sunda dan Bobotoh
-
Bareskrim Bersiap Umumkan Tersangka Banjir Sumut, Nama Korporasi Mencuat
-
Satgas PKH Telah Identifikasi Perbuatan Pidana Terkait Bencana Longsor dan Banjir Bandang Sumatera