- Said Didu menilai pernyataan Menkeu Purbaya soal Whoosh telah membuka "kotak pandora" kebobrokan anggaran era Jokowi
- Said Didu mengklaim kebijakan Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani, telah menaikkan total utang dan kewajiban negara dari Rp8.000 triliun menjadi Rp24.000 triliun
- Polemik dipicu komentar Menkeu Purbaya yang membenarkan nilai sosial Whoosh namun menekankan perlunya pengembangan ekonomi di sekitar jalur kereta agar lebih produktif
Suara.com - Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) berbuntut panjang. Pengamat politik Said Didu menilai ucapan Menkeu baru itu telah membuka "kotak pandora" kebobrokan anggaran pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Said Didu secara tajam menyoroti gaya Purbaya yang dianggapnya netral namun justru menelanjangi masalah-masalah yang selama ini terkesan ditutupi. Menurutnya, ini adalah sinyal terkuaknya borok pengelolaan fiskal negara.
“Purbaya dengan gaya netral membuka kotak pandora terhadap hal-hal yang selama ini seakan-akan baik-baik saja," ujar Said Didu dalam program Rakyat Bersuara, Rabu (29/10/2025).
"Padahal kelebihan narik anggaran, dana ke daerah (kebijakan Menkeu terdahulu) sangat bobrok," tambahnya.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini bahkan tak segan membandingkan Purbaya dengan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati. Said Didu mengkritik keras kebijakan Sri Mulyani yang dinilainya meninggalkan beban utang negara yang membengkak secara fantastis.
“Sebagai pejabat publik, apa hasilnya kebijakan Sri Mulyani? Menaikkan utang dari Rp8.000 triliun menjadi Rp24.000 triliun," sebut Said Didu.
"Menaikkan cicilan utang dari Rp400 triliun menjadi Rp1.600 triliun, bunga utang dari 2 persen menjadi 6-7 persen," sambung dia.
Menurutnya, angka utang yang selama ini dipublikasikan pemerintah belum mencerminkan kondisi riil. Said Didu menyebut jika seluruh kewajiban negara, termasuk utang BUMN dan dana pensiunan dihitung, totalnya bisa mencapai Rp24.000 triliun.
“Maka ini kotak pandoranya dibuka (oleh Purbaya),” tegasnya.
Baca Juga: Ekonom UI Sebut Purbaya Sedang di Fase 'Storming', Bekerja Murni untuk Rakyat tapi...
Polemik ini bermula dari tanggapan Menkeu Purbaya atas pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut Whoosh bukan proyek cari untung, melainkan "investasi jangka panjang" untuk menekan kerugian akibat kemacetan.
Purbaya, dalam tanggapannya, membenarkan ada nilai sosial dalam proyek tersebut namun memberikan catatan kritis. Ia menekankan perlunya penguatan ekonomi di sekitar jalur kereta agar tujuan pembangunan benar-benar tercapai.
“(Pernyataan Jokowi) ada betulnya juga sedikit, karena kan Whoosh sebetulnya ada misi regional development juga,” ujar Menkeu Purbaya kepada awak media di Jakarta, Rabu (30/10/2025).
Menkeu pengganti Sri Mulyani itu mencontohkan perlunya membangun titik pemberhentian tambahan untuk menghidupkan ekonomi lokal, sebuah pandangan yang menempatkan proyek warisan Jokowi dalam konteks yang lebih produktif.
Namun, pandangan kritis inilah yang dinilai Said Didu sebagai pembuka tabir masalah anggaran yang lebih besar.
Berita Terkait
-
Ekonom UI Sebut Purbaya Sedang di Fase 'Storming', Bekerja Murni untuk Rakyat tapi...
-
Jokowi Pecat Menteri Kritik Kereta Whoosh, Said Didu: Jadi Luhut Tahu Dong Siapa yang Bikin Busuk?
-
Jokowi Tetap Nyaman di Rumah Lama Meski Rumah Pensiun Sudah Hampir Selesai
-
Prabowo Panggil Menteri, Nasib Utang Whoosh Rp116 Triliun di Ujung Tanduk?
-
Geger Skandal Whoosh, Akademisi Sebut Jokowi, Luhut, Erick Thohir dan 2 Menteri Layak Diperiksa
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri