- Ray Rangkuti mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan hasil survei kepuasan yang tinggi.
- Menurutnya Jokowi memulai pemerintahannya dengan 60 persen kepuasan publik tanpa peristiwa gejolak sebesar.
- Ia memberikan contoh isu reformasi institusi kepolisian yang menurutnya sudah lama disuarakan namun seringkali diabaikan.
Suara.com - Pengamat politik Ray Rangkuti, menyoroti perbedaan kondisi sosial dan politik antara era pemerintahan Joko Widodo dengan situasi terkini, khususnya terkait tingkat kepuasan publik dan gejolak yang muncul.
Ray Rangkuti dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, membandingkan bagaimana respons masyarakat terhadap pemerintahan dengan tingkat kepuasan yang berbeda.
"Di eranya Pak Jokowi, bahkan ketika 60 persen tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi, tidak ada keributan macam itu," ujar Ray Rangkuti.
Ia menekankan bahwa meskipun lawan politik Jokowi saat itu cukup kuat, termasuk di antaranya Prabowo Subianto, stabilitas sosial relatif terjaga.
Ray Rangkuti juga menyinggung fenomena unik yang dikatakan oleh masyarakat di mana tidak ada presiden di dunia yang tingkat kepuasannya mencapai 90 persen bahkan sebelum bekerja.
“Dan orang selalu mengatakan gak ada presiden di dunia ini yang tingkat kepuasannya mencapai 90 persen bahkan sebelum bekerja kan kira-kira gitu ya,” tuturnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa Jokowi memulai pemerintahannya dengan 60 persen kepuasan publik tanpa peristiwa gejolak sebesar yang terjadi saat ini.
“Nah itu yang saya mau katakan, Jokowi memulainya dengan 60 persen tapi bisa gak ada peristiwa sebesar itu, di tahun pertamanya,” katanya.
"Pak Prabowo memulai 90 persen, 80 persen setahun setelah itu terjadi peristiwa, istilah saya sepertiga dari peristiwa 98," ucapnya, merujuk pada gejolak yang disaksikannya belakangan ini.
Baca Juga: Jalan Ketiga Lukas Luwarso: Buru Ijazah Asli Jokowi, Bongkar Dugaan 'Operasi' Penutupan Fakta
Lebih lanjut, Ray Rangkuti mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan hasil survei kepuasan yang tinggi.
Ia khawatir pemerintah akan menganggap kritik-kritik yang berkembang di masyarakat sebagai hal yang tidak relevan.
"Jangan sampai pemerintah terpana dengan survei-survei ini. Kemudian merasa bahwa kritik-kritik yang dibangun oleh orang selama ini tidak koheren dengan masyarakat," tegasnya.
Ia memberikan contoh isu reformasi institusi kepolisian yang menurutnya sudah lama disuarakan namun seringkali diabaikan.
"Dari dulu misalnya kita sudah berbicara betapa penting polisi ini direformasi, tapi kan diabaikan," pungkasnya.
Reporter: Safelia Putri
Berita Terkait
-
Kritik 'Kultur Pejabatisme' di Indonesia, Ray Rangkuti Serukan Hormati Kinerja Bukan Jabatan!
-
Rocky Gerung Bongkar 'Sogokan Politik' Jokowi ke Prabowo di Balik Manuver Budi Arie
-
Sindiran Brutal 'Tolol Natural' Balas PSI yang Ungkit Jasa Jokowi ke AHY
-
Rocky Gerung: Dengan Seizin Pak Jokowi, Maka Projo Akan Dihibahkan ke Gerindra
-
Jalan Ketiga Lukas Luwarso: Buru Ijazah Asli Jokowi, Bongkar Dugaan 'Operasi' Penutupan Fakta
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
Terkini
-
METI: Transisi Energi Berkeadilan Tak Cukup dengan Target, Perlu Aksi Nyata
-
Kejagung Buka Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Pemerasan Jaksa, Pimpinan Juga Bisa Terseret
-
Cuan dari Gang Sempit: Kisah PKL Malioboro yang Sukses Ternak Ratusan Tikus Mencit
-
MPR Dukung Kampung Haji, Dinilai Bikin Jemaah Lebih Tenang dan Aman Beribadah
-
KSAD Minta Media Ekspos Kerja Pemerintah Tangani Bencana Sumatra
-
Kejagung Tetapkan 3 Orang Jaksa jadi Tersangka Perkara Pemerasan Penanganan Kasus ITE
-
OTT KPK di Banten: Jaksa Diduga Peras Animator Korsel Rp2,4 M, Ancam Hukuman Berat Jika Tak Bayar
-
Pesan Seskab Teddy: Kalau Niat Bantu Harus Ikhlas, Jangan Menggiring Seolah Pemerintah Tidak Kerja
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi
-
Jawab Desakan Status Bencana Nasional, Seskab Teddy: Pemerintah All Out Tangani Bencana Sumatra