- Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memeriksa Deputi Persidangan Setjen DPR, Suprihartini, sebagai saksi terkait dugaan pelanggaran etik lima anggota DPR nonaktif.
- Dalam sidang, ia menegaskan tidak ada pembahasan soal kenaikan gaji atau tunjangan dalam Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD pada 15 Agustus 2025.
- Kesaksian ini menjadi sorotan karena sebelumnya sejumlah anggota dewan dikritik publik usai tampil joget di sidang yang dikaitkan dengan isu kenaikan gaji.
Suara.com - Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI hari ini melanjutkan pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan pelanggaran etik lima anggota DPR RI nonaktif.
Wakil Ketua MKD, Adang Daradjatun, secara khusus menginterogasi Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI, Suprihartini, terkait jalannya Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 15 Agustus 2025.
Adang mengajukan tiga pertanyaan kunci kepada Suprihartini.
"Pertanyaan saya bahwa sepengetahuan Anda, Saudari, pas agenda MPR DPD, DPR, kemarin siapa yang menjadi penampil, dan ditampilkan seperti apa. Dan ketiga, seingat pengetahuan Saudari apakah dalam agenda sidang 15 Agustus 2025 lalu, ada pembahasan tentang kenaikan gaji dan tunjangan DPR?" tanya Adang dalam sidang di ruang MKD, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).
Menanggapi pertanyaan tersebut, Suprihartini memberikan penjelasan detail.
"Terkait dengan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD, ini seperti yang tadi kami sampaikan, mengacu pada tahun-tahun lalu, susunan acaranya dan untuk penampilan dari pembawa musik ini juga seperti tahun lalu, yaitu dari Universitas Pertahanan," jelas Suprihartini.
Ia menambahkan bahwa pemilihan lagu-lagu disesuaikan dengan daerah mana yang akan ditampilkan setiap tahunnya, dan proses ini telah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.
Poin krusial dari kesaksian Suprihartini adalah penegasannya mengenai isu kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR.
"Adapun pertanyaan apakah ada pembahasan kenaikan gaji, tidak ada sama sekali pada pelaksanaan sidang 15 Agustus," tegasnya.
Baca Juga: Dasco Beberkan Alasan MKD DPR Tolak Mundurnya Rahayu Saraswati
Adang kemudian mengkonfirmasi kembali, "Jadi tidak ada pembahasan itu?"
Suprihartini menjawab dengan lugas, "Tidak ada, Yang Mulia."
Kesaksian ini menjadi penting karena salah satu dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan melibatkan pernyataan anggota DPR terkait kenaikan tunjangan dan gaji yang memicu reaksi publik.
Terlebih adanya sejumlah anggota DPR RI juga saat melakukan joget dalam acara Sidang Tahunan kemarin menjadi sorotan lantaran dikaitkan dengan isu kenaikan gaji.
Untuk diketahui, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI hari ini resmi memulai sidang pendahuluan terkait dugaan pelanggaran etik yang melibatkan sejumlah anggota DPR RI nonaktif. Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, memimpin langsung sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum tersebut.
Sidang kali ini agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi dan ahli terkait perkara dugaan pelanggaraan etik para anggota DPR RI nonaktif.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf
-
Skema WFA ASN dan Pegawai Swasta Nataru 2025, Termasuk TNI dan Polri
-
Pakar Hukum Unair: Perpol Jabatan Sipil Polri 'Ingkar Konstitusi', Prabowo Didesak Turun Tangan
-
Duka Sumut Kian Pekat, Korban Jiwa Bencana Alam Bertambah Jadi 369 Orang
-
Polisi Tantang Balik Roy Suryo dkk di Kasus Ijazah Jokowi: Silakan Ajukan Praperadilan!