Gubernur Riau Kader PKB Diciduk KPK, Petinggi Partai: Hormati Proses Hukum

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kali ini menjerat Gubernur Riau, Abdul Wahid. Penangkapan politisi yang juga merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini langsung mendapat respons dari jajaran elite partai.

Ketua Harian PKB, Ais Syafiyah Asfar, menegaskan bahwa partainya menghormati penuh proses hukum yang sedang dijalankan oleh lembaga antirasuah tersebut.

"Sebagai anggota DPP PKB, tentu kami menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan," ujar Ais kepada wartawan, Selasa (4/11/2025).

Ais menekankan, PKB memegang teguh prinsip bahwa pemberantasan korupsi harus ditegakkan tanpa tebang pilih. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam penanganan kasus ini.

Lebih lanjut, Ais menyatakan kepercayaannya terhadap profesionalisme dan transparansi kerja KPK dalam mengusut tuntas kasus yang menjerat kadernya. Ia berharap peristiwa ini menjadi momentum refleksi bagi semua pejabat publik untuk memperkuat integritas.

"Saya percaya KPK bekerja secara profesional dan transparan, sekaligus berharap supaya semua pejabat publik dapat menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi penting dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan amanah rakyat," tambahnya.

PKB, kata Ais, akan terus konsisten mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Operasi senyap KPK ini berlangsung pada Senin (3/11/2025). Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa selain Gubernur Abdul Wahid, tim penyidik juga mengamankan sembilan orang lainnya.

Mereka diduga terlibat dalam pusaran korupsi proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau.

Baca Juga: Wajah Lesu Gubernur Riau Abdul Wahid Tiba di KPK Usai Terjaring OTT

Budi menyatakan bahwa seluruh pihak yang diamankan akan segera diterbangkan ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani serangkaian pemeriksaan intensif guna menentukan status hukum mereka.