- Ketua DPR RI Puan Maharani meminta semua kepala daerah dan pejabat eksekutif untuk mawas diri pasca-OTT Gubernur Riau, sebagai bentuk pencegahan agar kasus korupsi tidak terulang
- DPR RI menyatakan menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang dijalankan oleh KPK terkait dugaan kasus korupsi yang menjerat Abdul Wahid
- Abdul Wahid bersama dua pejabat dinas PUPRPKPP Riau telah tiba di Gedung KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut setelah ditangkap dalam OTT
Suara.com - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Gubernur Riau, Abdul Wahid, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu reaksi keras dari pimpinan parlemen. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi alarm dan pengingat keras bagi seluruh pejabat publik, terutama para kepala daerah, untuk tidak bermain-main dengan korupsi.
Puan meminta agar seluruh pihak dapat mengambil pelajaran penting dari penangkapan ini. Ia menekankan pentingnya introspeksi dan kewaspadaan agar kejadian serupa tidak terus berulang di kemudian hari.
"Jadi seluruh eksekutif, kepala daerah dan siapapun untuk lebih bisa mawas diri," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Lebih lanjut, Puan menyatakan bahwa DPR RI sepenuhnya menghormati langkah-langkah hukum yang diambil oleh KPK dalam memberantas korupsi. Ia menegaskan dukungan lembaga legislatif terhadap proses hukum yang sedang berjalan terhadap Gubernur Riau.
"Ya kita hormati proses hukumnya dan harapannya jangan sampai terulang lagi hal-hal seperti itu," ujarnya sebagaimana dilansir Antara.
Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa pagi. Kedatangannya menyusul operasi senyap yang dilakukan tim KPK di Riau pada Senin (3/11).
Berdasarkan pantauan di lokasi, Abdul Wahid tiba sekitar pukul 09.35 WIB. Mengenakan kaus putih dan masker berwarna senada, ia memilih bungkam dan tidak memberikan komentar apa pun kepada awak media yang telah menunggunya.
Abdul Wahid tidak datang sendiri. Ia tiba bersama dua pejabat lainnya, yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau, Muhammad Arif Setiawan, dan Sekretaris Dinas PUPRPKPP Riau, Ferry Yunanda. Keduanya juga kompak mengenakan masker dan tidak memberikan keterangan.
Baca Juga: UAS Turun Gunung Luruskan Berita OTT Gubernur Riau: Itu yang Betul
Berita Terkait
-
UAS Turun Gunung Luruskan Berita OTT Gubernur Riau: Itu yang Betul
-
Yakin Kader Tak Terlibat? Ini Dalih PKB Belum Ambil Sikap usai KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Puan Maharani: Negara Harus Permudah Urusan Rakyat, Bukan Persulit!
-
7 Fakta Gubernur Riau Abdul Wahid Kena OTT KPK, Harta Cuma Rp4,8 Miliar
-
Skandal Tiada Akhir: Abdul Wahid Tambah Daftar Panjang Gubernur Riau Tersandung Korupsi
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?