Subsidi Menyusut, Biaya Naik: Ini Alasan Transjakarta Wacanakan Tarif Baru

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tengah mewacanakan kenaikan tarif Transjakarta yang saat ini masih sebesar Rp3.500 per penumpang. Padahal, besaran subsidi yang diberikan untuk setiap pengguna layanan transportasi publik tersebut justru terus menurun dari tahun ke tahun.

Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza, menjelaskan bahwa nilai keekonomian atau tarif riil Transjakarta tanpa subsidi saat ini mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang. Namun, berkat subsidi dari APBD DKI, masyarakat cukup membayar Rp3.500.

“Jadi kalau kita lihat sih, di 2024 itu subsidi per pelanggannya Rp9.700. Kalau dilihat dari tahun 2022, karena 2022 masih ada covidnya, itu sebenarnya sudah turun dari Rp16 ribu, terus Rp11.400 ke Rp9.700,” kata Welfizon kepada wartawan, Rabu (5/11/2025).

Penurunan besaran subsidi itu, menurut Welfizon, menjadi bukti bahwa kinerja Transjakarta semakin efisien. Dengan anggaran yang sama, jumlah penumpang yang bisa dilayani justru meningkat setiap tahunnya.

“Jadi artinya makin efisien prosesnya,” ujarnya.

Meski begitu, Welfizon menilai tarif Rp3.500 yang berlaku saat ini sudah tidak relevan lagi. Ia menyebut, tarif tersebut belum pernah naik selama dua dekade, sementara biaya operasional, bahan bakar, hingga upah tenaga kerja sudah melonjak jauh.

“Tarif Transjakarta ini tidak pernah mengalami kenaikan selama 20 tahun. Padahal UMP Jakarta sudah naik berkali-kali lipat sejak 2005,” jelasnya.

Namun, Welfizon belum bisa memastikan besaran kenaikan tarif yang akan diberlakukan. Pihaknya masih terus menampung masukan dan mempelajari respons publik sebelum menetapkan angka final.

“Tentu kita juga melihat respon dari publik yang saat ini kami coba pelajari,” kata Welfizon.

Baca Juga: Beban Subsidi Terlalu Besar, Pemprov DKI akan Menaikkan Tarif Transjakarta

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, mengungkapkan bahwa rencana kenaikan tarif Transjakarta juga tidak lepas dari menurunnya kemampuan fiskal daerah. Pemerintah pusat diketahui memangkas dana transfer ke daerah (TKD), termasuk dana bagi hasil (DBH), hingga Rp16 triliun.

“Ya kita akhirnya memang memotong ya, jadi dikurangin anggaran untuk subsidi ke transportasi umum. Kita potong untuk kegiatan yang lain, misalnya ketahanan pangan, kemudian kepada UMKM, dan lain-lain,” kata Taufik.

Meski demikian, DPRD DKI hingga kini belum menerima usulan resmi dari Pemprov Jakarta terkait tarif baru Transjakarta. Taufik menyebut, pihaknya masih menunggu keputusan gubernur terkait waktu yang tepat untuk menaikkan tarif tersebut.

“Nanti mungkin di tahun depan baru kita nunggu gubernur kapan saat yang tepat untuk menaikkan ya,” pungkasnya.