- KPK menangkap 13 orang dalam OTT di Ponorogo, termasuk Bupati Sugiri Sancoko.
- Kasus ini diduga terkait mutasi dan promosi jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.
- OTT Ponorogo menjadi operasi tangkap tangan ketujuh yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025
Suara.com - Komisi Pemberantasan KorupsI (KPK) mengaku menganankan 13 dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ponorogo pada Jumat (7/11/2025) lalu.
Adapun salah satu dari 13 orang tersebut ialah Bupati Kabupaten Ponorogo Sugiri Sancoko.
“Dalam kegiatan tangkap tangan di wilayah Ponorogo, hingga Jumat malam, tim berhasil mengamankan 13 orang,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (8/11/2025)
Dia menjelaskan, tujuh orang diantaranya pagi ini dibawa ke Jakarta. Kemudian, mereka akan diikuti pihak lainnya yang juga terjaring OTT.
Meski begitu, Budi belum mengungkapkan informasi lebih lanjut dari operasi senyap ini. Dia juga belum menyebut pihak lainnya yang turut diamankan bersama Sugiri.
Sekadar informasi, KPK melakukan OTT ketujuh pada 2025.
Kali ini, lembaga antirasuah melakukan operasi senyap di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.
“Benar (OTT di Ponorogo),” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).
Fitroh juga mengonfirmasi bahwa salah satu pihak yang ditangkap dalam OTT kali ini ialah Bupati Kabupaten Ponorogo Sugiri Sancoko
Baca Juga: Jual Beli Jabatan, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjaring OTT KPK
Dia juga mengatakan bahwa Sugiri sudah diamankan petugas KPK.
“Sudah (Sugiri sudah ditangkap),” ujar Fitroh.
Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan bahwa perkara ini berkaitan dengan mutasi dan promosi jabatan.
Meski begitu, Fitroh belum mengungkapkan informasi lebih lanjut dari operasi senyap ini.
Dia juga belum menyebut pihak lainnya yang turut diamankan bersama Sugiri.
Perkara ini menjadi OTT ketujuh yang dilakukan KPK dalam tahun 2025.
Berita Terkait
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- 5 Mobil Sedan Bekas yang Jarang Rewel untuk Orang Tua
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman Skechers Buat Jalan-Jalan, Cocok Buat Traveling dan Harian
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
Pilihan
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
Terkini
-
Ketuk Hati Kepala Daerah, Mendagri Tito: Bantu Saudara Kita di Sumatera yang Kena Bencana
-
Buntut OTT KPK di Berbagai Daerah, Jaksa Agung Minta Jaksa Jangan Melanggar Hukum!
-
Tak Terendus Kamera dan Influencer, Prabowo Bongkar Perlawanan 'Gila' Preman di Hutan
-
Prabowo Wanti-wanti Satgas PKH: Jangan Mau Dilobi Sana-sini
-
Jaksa Agung: Uang Rp6,6 Triliun dari Denda Tambang-Sawit hingga Eksekusi Korupsi CPO
-
7 Pertemuan Krusial Dasco - Prabowo yang Selesaikan Masalah Bangsa di 2025
-
BNI Turut Dampingi Anak-Anak Korban Banjir di Aceh Tenggara Lewat Trauma Healing
-
BNI Siap Salurkan 17.356 KPR FLPP pada 2026, Mantapkan Peran di Program Perumahan
-
Gus Yahya Buka Suara Soal Polemik Tambang dan Gejolak Internal PBNU: Kami Tidak Pernah Minta
-
Bukan Alam, Jaksa Agung Sebut Bencana Sumatra Akibat Alih Fungsi Hutan