-
Penyidikan korupsi Pemkab Ponorogo diperluas, kini menyasar proyek Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP).
-
Bupati Sugiri Sancoko bersama Sekda, Direktur RSUD, dan rekanan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
-
Penetapan empat tersangka tersebut didasarkan pada hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 7 November 2025.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo.
Pengembangan kasus ini kini merambah pada dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk yang berkaitan dengan proyek pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP).
Pendalaman kasus MRMP ini merupakan bagian dari penyidikan yang lebih besar dan akan dilakukan bersamaan dengan tiga klaster kasus lain yang sudah lebih dahulu diusut oleh lembaga antirasuah tersebut.
Langkah ini menyusul penetapan empat orang sebagai tersangka utama dalam serangkaian kasus suap di Pemkab Ponorogo. Keempat tersangka tersebut adalah:
Sugiri Sancoko: Bupati Ponorogo.
Agus Pramono: Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo.
Yunus Mahatma: Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo.
Sucipto: Rekanan RSUD Ponorogo.
Juru Bicara KPK, Asep, mengonfirmasi penetapan ini setelah ditemukan kecukupan alat bukti. Para tersangka ini terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Jumat, 7 November 2025.
Saat ini, Sugiri Sancoko dan ketiga tersangka lainnya telah resmi ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak Sabtu, 8 November 2025, hingga 27 November 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Merah Putih, KPK.
Jerat Hukum untuk Para Tersangka
Kasus suap yang menjerat para pejabat ini terbagi dalam beberapa klaster, yaitu suap pengurusan jabatan, proyek RSUD Ponorogo, dan penerimaan gratifikasi lainnya.
Baca Juga: Sikap Ksatria Said Abdullah: Kader PDIP Kena OTT KPK, Langsung Minta Maaf ke Rakyat
Dikutip dari Antara, Bupati Sugiri Sancoko dan Sekda Agus Pramono dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b, dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi (TPK) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terkait dengan suap pengurusan jabatan dan penerimaan lainnya.
Direktur RSUD Yunus Mahatma diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait suap pengurusan jabatan dan juga terjerat pasal yang sama dengan Sugiri dan Agus.
Sucipto (Rekanan) yang terlibat dalam paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Ponorogo, dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 UU TPK, yang berkaitan dengan pemberian suap.
Pengembangan kasus ke proyek Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) menunjukkan komitmen KPK untuk membersihkan dugaan praktik korupsi secara menyeluruh di lingkungan Pemkab Ponorogo, memastikan bahwa anggaran publik benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Ahmad Bahar Minta Maaf ke Hercules, Klaim Video Viral Bukan Buatannya: HP Saya Dihack
-
Akhir Pelarian Jambret WNA di Bundaran HI: 120 Kali Beraksi, Keok Ditembus 'Timah Panas' Polisi
-
Anwar Ibrahim Tuntut Pembebasan Aktivis GSF dan Jurnalis Indonesia yang Ditangkap Militer Israel
-
Kapal Bantuan Gaza Dikepung Militer Israel di Mediterania: 9 WNI Terancam, 1 Terdeteksi Diintersep!
-
Penyerangan Tentara Israel ke Global Flotilla dan Jurnalis Indonesia Dianggap Pelanggaran Hukum Laut
-
Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat
-
Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel
-
Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
-
Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur
-
Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha