JATAM: Negara Abai Lindungi Warga dari Dampak Beracun Tambang Nikel di Halmahera

Suara.com - Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Nahar, menyoroti sikap abai negara terhadap konflik sosial dan krisis kesehatan yang dialami warga akibat aktivitas pertambangan dan hilirisasi nikel di Halmahera. Menurutnya, pemerintah telah gagal melindungi masyarakat yang menjadi korban dari kebijakan industri ekstraktifnya sendiri.

“Negara sampai hari ini tidak memiliki satu bukti pun bahwa mereka mau melakukan sesuatu untuk mengatasi dampak kesehatan bagi warga akibat operasi pertambangan dan hilirisasi nikel,” ujar Melky dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

Ia menegaskan, hingga kini belum ada langkah serius dari pemerintah untuk meneliti dampak kesehatan yang dialami masyarakat di sekitar area tambang, termasuk melakukan tes kesehatan secara menyeluruh.

Melky merujuk pada sejumlah hasil riset dari lembaga seperti Nexus3 Foundation dan berbagai media internasional yang telah membuktikan adanya kandungan bahan beracun dalam tubuh warga akibat paparan aktivitas tambang.

“Riset-riset dari Nexus3, Narasi, Guardian, Kompas, dan banyak media lain sudah membuktikan dampak beracun itu dengan metodologi yang jelas. Tapi sampai detik ini, negara tidak melakukan apa-apa,” katanya.

Menurut JATAM, sikap diam pemerintah ini merupakan bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab konstitusional. Ironisnya, kata Melky, negara justru lebih reaktif ketika menghadapi perlawanan warga.

“Ketika terjadi resistensi atau keluhan, upaya kolektif warga justru dipecah-belah oleh negara dan korporasi. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan keamanan yang cenderung represif,” ucapnya.

Melky menilai praktik ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya lalai, tetapi juga turut memperkuat struktur penindasan terhadap rakyat. Ia menegaskan, kondisi di Halmahera hanyalah satu contoh dari banyak wilayah tambang di Indonesia yang menghadapi masalah serupa.

“Negara abai terhadap warga yang menjadi korban kebijakan ekonominya sendiri. Padahal, tugas negara adalah melindungi rakyat, bukan menjadi bagian dari mesin perusak kehidupan,” pungkas Melky, seraya mendesak pemerintah untuk segera memulihkan hak-hak warga yang terdampak.

Baca Juga: JATAM Sebut Ada Kolusi Korporasi dan Birokrasi Lokal di Balik Konflik Tambang Halmahera