- Sekitar 52 persen responden menyebut mutu makanan, bahan baku, dan cara pengolahan perlu ditingkatkan.
- Banyak anak mengeluh kalau penyaluran MBG sering terlambat dari jadwal makan mereka seharusnya.
- Sementara di Aceh, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah, anak-anak lebih banyak menyoroti masalah jadwal penyaluran.
Suara.com - Rasa dan kualitas makanan menjadi aspek yang paling banyak dikeluhkan anak-anak penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Survei Wahana Visi Indonesia (WVI) bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, sekitar 52 persen responden menyebut mutu makanan, bahan baku, dan cara pengolahan perlu ditingkatkan.
"Anak mengeluh kualitas makanan yang diterima, mulai dari mutu, bahan baku, serta cara mengolah yang perlu ditingkatkan," kata peneliti WVI dalam konferensi pers di Kantor KPAI, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Dalam survei tersebut, anak-anak juga mengeluhkan penggunaan wadah berbahan plastik serta waktu distribusi makanan yang tidak sesuai jam makan.
Selain itu, 33,5 persen anak mengeluhkan variasi menu yang monoton, disusul 22,1 persen yang mengkritik jadwal penyaluran makanan yang kerap tidak tepat waktu.
Banyak anak mengeluh kalau penyaluran MBG sering terlambat dari jadwal makan mereka seharusnya.
"Misalnya MBG diantarkan jam 2 siang, padahal mereka jam 12 sudah makan siang. Atau bahkan diantarkan pada saat jam 9, di mana mereka sudah sarapan di rumah," ucap WVI.
Berdasarkan sebaran wilayah, keluhan soal rasa dan kualitas paling banyak disampaikan oleh responden di Yogyakarta, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, NTB, dan NTT.
Sementara di Aceh, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah, anak-anak lebih banyak menyoroti masalah jadwal penyaluran.
Baca Juga: Ledakan SMAN 72, KPAI: Komdigi Perlu Awasi Ketat Konten Negatif Medsos!
Secara keseluruhan, KPAI juga WVI menilai masih adanya celah perbaikan dalam implementasi program MBG, terutama pada aspek mutu makanan agar manfaat gizi yang diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh anak-anak di berbagai daerah.
Survei tersebut dilakukan secara daring pada 11 Juli hingga 1 Agustus 2025, menjangkau responden di 12 provinsi, dengan dominasi dari Jawa Barat.
Dari total 2.241 responden, hanya 1.624 data yang memenuhi kriteria analisis.
Dari jumlah itu, 58,7 persen merupakan perempuan dan 41,3 persen laki-laki, dengan mayoritas berasal dari siswa kelas 4–6 SD dan 7–9 SMP, diikuti siswa kelas 1–3 SD, serta paling sedikit dari tingkat SMA atau sederajat.
Berita Terkait
-
Anak-anak Nilai Program Makan Bergizi Gratis Bikin Hemat Uang Jajan
-
Misteri Keracunan MBG di Bandung Barat Terkuak: BGN Pastikan Bukan Air, Ini Biang Keladinya
-
Kondisi Terduga Pelaku Ledakan SMA 72 Jakarta Membaik Usai Operasi, Polisi Fokus Pemulihan
-
Ledakan SMAN 72, KPAI: Komdigi Perlu Awasi Ketat Konten Negatif Medsos!
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Pahitnya Niat Baik: Guru Dipecat Karena Kumpulkan Rp20 Ribu untuk Gaji Honorer
-
Pemerintah Mau 'Bebaskan' Reynhard Sinaga, Predator Seksual Terkejam di Sejarah Inggris
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
-
Berapa Gaji Zinedine Zidane Jika Latih Timnas Indonesia?
-
Breaking News! Bahrain Batalkan Uji Coba Hadapi Timnas Indonesia U-22
Terkini
-
Jejak Kudeta Gagal Yoon Suk Yeol Terungkap, Kepala Inteljen Korea Selatan Ditangkap!
-
Adik JK Minta Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp1,35 Triliun PLTU Kalbar Ditunda, Kenapa?
-
Anak-anak Nilai Program Makan Bergizi Gratis Bikin Hemat Uang Jajan
-
PSI Kritik Pemprov DKI Hanya Ringankan Pajak BPHTB: Harusnya Sekalian Gratis...
-
Refly Harun Pasang Badan Selamatkan Roy Suryo Cs: Kasus Ijazah Jokowi Tak Layak Diproses!
-
Komisi I DPR Usul Indonesia Tiru Kebijakan China, Influencer Harus Punya Sertifikat Profesi
-
PBNU dan Wamenag Bersuara Keras: Perilaku Gus Elham Nodai Dakwah, Tak Pantas Ditiru!
-
Soeharto Jadi Pahlawan, Media Asing Sorot Sisi Gelap Diktator dan Pembantaian Massal
-
Profil Gus Elham Yahya: Pendakwah Viral 'Kokop Pipi' Asal Kediri, Cucu Kiai dan Idola Anak Muda
-
Rektor Sudirman Said: Pemimpin Sejati Juga Pendidik, Bangsa Butuh Teladan Bukan Kekuasaan