- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis wajib memiliki alat sterilisasi makanan dan air.
- Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi kasus keracunan akibat cemaran bakteri, yang sebagian besar bersumber dari air tidak higienis.
- Hingga kini, sebanyak 1.619 SPPG di seluruh Indonesia sudah mengantongi sertifikat layak higienis dan sanitasi (SLHS).
Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan cara pihaknya untuk mengantisipasi kasus keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, kekinian BGN telah mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyediakan sejumlah alat untuk sterilisasi.
Hal itu disampaikan Dadan dalam RDP Komisi IX DPR RI bersama BGN di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Dadan menyampaikan jika BGN kini mewajibkan SPPG harus memiliki alat sterilisasi tempat penyajian makanan atau food tray.
"Setiap SPPG sekarang diminta untuk menggunakan sterilisasi food tray, terutama yang berbahan seperti lemari dan memiliki uap panas yang bisa sampai 120 derajat sehingga food tray bisa cepat dikeringkan, dan juga steril," kata Dadan dalam rapat.
Berdasarkan data Kemenkes, kata dia, keracunan pangan di Indonesia setengahnya disebabkan oleh cemaran bakteri e coli dari air. Untuk itu, kata dia, seluruh SPPG diwajibkan juga agar memiliki alat untuk sterilisasi air.
"Maka seluruh SPPG sekarang diminta untuk menggunakan air untuk masak yang tersertifikasi baik itu air dalam kemasan maupun air isi ulang tapi memiliki peralatan untuk bisa mensterilkan air tersebut," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, kekinian sudah ada 1.619 SPPG memiliki sertifikat higienis. Penerapan aspek higienis di SPPG terus diperketat.
"Dan terakhir kami sampaikan bahwa sertifikat layak higienis dan sanitasi sedang terus diterapkan sampai pagi ini sudah ada laporan 1.619 SPPG yang sudah memiliki SLHS," katanya.
Baca Juga: Segera Punya SLHS! BGN Bakal Tutup Sementara SPPG yang Tak Daftar ke Dinkes
"Kecepatan penerbitan sertifikatnya tegantung dari pemda masing-masing, ada yang sangat cepat, ada yang masih membutuhkan waktu," imbuhnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
Terkini
-
Jadwal WFA Selama Libur Nyepi dan Lebaran 2026: Tidak Potong Cuti Tahunan dan Upah Harus Utuh
-
Rano Karno Soroti Trotoar Jadi Lahan Parkir dan PKL: Itulah Uniknya Jakarta
-
Panglima TNI Rombak Besar-besaran: 12 Jenderal AD Dimutasi, Salah Satunya Jampidmil
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Dapat Salinan Ijazah Jokowi Tanpa Sensor, Bonatua Jadi Ahli Meringankan Roy Suryo Cs Hari Ini
-
Membersihkan 'Telur-telur Busuk', Hashim Tegaskan Akan Ada Pejabat yang Dicopot Prabowo
-
ICW Bongkar Pengaruh Pemerintah Prabowo-Gibran ke Merosotnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
-
Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
-
KPU Serahkan Salinan Ijazah UGM Jokowi Tanpa Sensor, Roy Suryo Klaim Temukan Kejanggalan Baru
-
Fenomena Bulan Baru Bisa Picu Banjir Rob, 12 Wilayah Jakut Masuk Status Waspada hingga 16 Februari