Usai BPKAD, Giliran Dinas Pendidikan Riau Digeledah KPK, Dokumen Apa yang Dicari?

Suara.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak cepat membongkar skandal dugaan pemerasan yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid. Setelah menyasar kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kini giliran kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang menjadi sasaran penggeledahan.

Langkah maraton ini dilakukan untuk mendalami kasus dugaan pemerasan terkait penambahan anggaran bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan di bawah Dinas PUPR PKPP untuk tahun anggaran 2025.

Sehari sebelumnya, KPK telah menggeledah kantor BPKAD Riau dan sejumlah rumah pribadi, di mana tim berhasil mengamankan bukti-bukti krusial.

“Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) terkait pergeseran anggaran di Provinsi Riau,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (13/11/2025).

Pada hari ini, penggeledahan berlanjut ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Namun, Budi Prasetyo belum merinci hasil temuan dari lokasi tersebut. Gerak cepat lembaga antirasuah ini mendapat dukungan luas dari masyarakat, yang diapresiasi secara langsung oleh KPK.

“KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Riau yang terus mendukung penuh penegakan hukum ini,” ujar Budi.

Ia menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang paling merugikan masyarakat secara langsung, karena berdampak pada kualitas pembangunan dan layanan publik yang diterima warga.

“Mengingat, masyarakatlah sebagai pihak yang paling dirugikan akibat korupsi yang secara nyata telah mendegradasi kualitas pembangunan dan pelayanan publik,” tandas dia.

Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid pada Senin (3/11/2025).

Baca Juga: KPK Buka Penyelidikan Baru, BPKH Klarifikasi Soal Layanan Kargo Haji

Selain sang gubernur, KPK juga telah menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau, M. Arief Setiawan, serta seorang tenaga ahli Gubernur bernama Dani M. Nursalam.

Modus yang digunakan dalam kasus ini terbilang rapi. Abdul Wahid diduga kuat meminta fee sebesar 5 persen dari setiap tambahan anggaran proyek di Dinas PUPR-PKPP Riau.

Istilah sandi "jatah preman" digunakan untuk menyebut praktik lancung ini, dengan total target uang yang ingin dikumpulkan mencapai sekitar Rp7 miliar. Uang tersebut dikumpulkan dari enam UPT jalan dan jembatan melalui setoran tunai maupun transfer.

Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 12e dan/atau pasal 12f dan/atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.