Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU

Baca 10 detik

Aktivis perempuan menilai negara belum menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus-kasus femisida atau pembunuhan terhadap perempuan karena identitas gendernya
Siti menjelaskan, saat dirinya masih menjabat di Komnas Perempuan, isu femisida belum banyak dipahami oleh publik maupun para pembuat kebijakan
Anindya Restuviani, menilai lemahnya keseriusan negara dalam menangani femisida terlihat dari tidak adanya prioritas politik untuk mengatur isu tersebut secara hukum

Laporan Komnas Perempuan menyebutkan keberadaan militer dalam jum-lah besar dan pendekatan keamanan yang represif menimbulkan trauma kolektif dan antar generasi bagi masyarakat Papua. Hal ini meningkatkan risiko kekerasan seksual terhadap perempuan Papua, tak terkecuali femisida.