Hadiri Rakornas DTSEN Bareng Kemensos, Seskab Teddy Bawa Pesan Ini dari Presiden Prabowo

Suara.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan pentingnya integrasi data sebagai fondasi seluruh kebijakan pemerintah dalam Rapat Koordinasi Nasional Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Jakarta, kemarin, Kamis (13/11/2025).

Dalam sambutannya, Teddy membawa pesan khusus Presiden Prabowo Subianto kepada para pimpinan Badan Pusat Statistik (BPS) serta kepala dinas sosial dari seluruh Indonesia.

"Presiden menitipkan salam kepada seluruh Kepala BPS daerah dan Kepala Dinas Sosial daerah yang datang disini dari seluruh penjuru tanah air. Salam hormat dan terima kasih atas kerja keras, budi baik dan mulia sehingga seluruh program dari kebijakan pemerintah dapat terlaksana sampai dengan hari ini dan mendatang," kata Teddy yang hadir di acara ini memenuhi undangan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Teddy menyampaikan kalau Presiden Prabowo ingin data sebagai prasyarat utama efektivitas kebijakan publik.

“Percuma kalau ada kebijakan tapi tidak ada data,” ucapnya.

Ia menjelaskan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah mengonsolidasikan seluruh data lintas kementerian dan lembaga ke dalam satu sistem terpadu melalui DTSEN.

Menurutnya, DTSEN kini menjadi basis utama kementerian dan lembaga dalam menyalurkan bantuan sosial maupun mengambil keputusan strategis sesuai arahan Presiden.

"Data itulah yang digunakan pemerintah dan masing-masing kementerian untuk menyalurkan dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden," kata Teddy.

Merujuk arahan Presiden Prabowo Subianto, transformasi data nasional dilakukan melalui DTSEN sebagai basis data mutakhir yang menjadi fondasi sistem perlindungan sosial.

Baca Juga: Tunda Penerbangan 2 Jam untuk Rapat, Ini Arahan Prabowo soal Serapan Anggaran dan Transfer ke Daerah

DTSEN menggabungkan data Regsosek, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, seluruhnya dipadankan dengan data kependudukan untuk menjamin validitas.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, DTSEN ditetapkan sebagai rujukan utama dalam perencanaan, kebijakan, dan evaluasi pembangunan nasional.

Hingga Oktober 2025, lebih dari 10 juta keluarga telah diverifikasi melalui groundcheck oleh pendamping sosial untuk memperbaiki inclusion dan exclusion error.

Verifikasi mencakup data individu seperti identitas, pendidikan, pekerjaan, dan disabilitas, serta data keluarga seperti kondisi tempat tinggal, akses air dan listrik, dan kepemilikan aset.