- Kombes Komarudin menyebut praktik ini kerap digunakan pelaku kejahatan untuk menghindari identifikasi.
- Polda Metro Jaya sebelumnya mengumumkan ada 11 pelanggaran lalu lintas yang menjadi target utama dalam Operasi Zebra Jaya 2025.
- Belasan pelanggaran itu termasuk kendaraan tanpa TNKB, penggunaan pelat palsu, hingga pelanggaran yang mengancam keselamatan.
Suara.com - Polda Metro Jaya menegaskan fenomena pelat nomor kendaraan yang ditutup atau dilepas kini menjadi salah satu target utama Operasi Zebra Jaya 2025.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin menyebut praktik ini kerap digunakan pelaku kejahatan untuk menghindari identifikasi, sehingga penindakannya akan diperketat selama operasi berlangsung.
“Mohon maaf sekali, kendaraan-kendaraan yang tidak dilengkapi TNKB ini biasanya banyak dilakukan oleh para pelaku-pelaku kejahatan,” ungkap Komarudin usai Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Jaya 2025 di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (17/11/2025).
"Pelaku begal, jambret dan lain sebagainya biasanya menutupi diri dengan tidak melengkapi kendaraannya dengan TNKB," katanya menambahkan.
Polda Metro Jaya sebelumnya mengumumkan ada 11 pelanggaran lalu lintas yang menjadi target utama dalam Operasi Zebra Jaya 2025.
Belasan pelanggaran itu termasuk kendaraan tanpa TNKB, penggunaan pelat palsu, hingga pelanggaran yang mengancam keselamatan.
Operasi ini berlangsung selama 14 hari, dengan pola hunting system dan dukungan e-TLE Mobile yang bisa merekam pelanggaran dari depan dan belakang.
Pelat Diplomatik, Dinas TNI/Polri, hingga Rahasia Turut Disasar
Komarudin juga mengungkap alasan penggunaan pelat diplomatik atau Corps Diplomatique (CD) ikut masuk target operasi.
Baca Juga: Palsukan Plat Nomor Kendaraan Siap-Siap Kena Sanksi Berat
Ia mengatakan Polda Metro Jaya telah menerima laporan langsung dari sejumlah kedutaan yang menemukan pelat CD digunakan oleh kendaraan yang bukan milik staf mereka.
“Setelah kita dalami, kita lakukan penyelidikan dan penegakan hukum, ternyata ada yang menyalahgunakan,” ujarnya.
Selain pelat CD, POM TNI juga memberikan atensi khusus terkait penyalahgunaan pelat TNI. Karena itu, operasi Zebra Jaya 2025 digelar bersama POM TNI untuk menyasar pelanggaran pelat TNI/Polri, termasuk pelat rahasia seperti seri ZZH, atau ZZR yang diduga banyak dipakai kendaraan yang tidak semestinya.
Komarudin menegaskan seluruh penyalahgunaan TNKB yang tidak sesuai spesifikasi dapat ditindak melalui berbagai metode penegakan hukum.
“Undang-undang sudah jelas, setiap pelanggaran penggunaan TNKB yang tidak sesuai spektek ini bisa ditindak, baik melalui ETLE statis, e-TLE Mobile, maupun tilang manual,” jelasnya.
Namun untuk pelanggaran TNKB, pihaknya memaksimalkan tilang e-TLE karena dinilai objektif dan tidak bisa ditawar.
Berita Terkait
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
Terkini
-
KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku Hari Ini, DPR: Selamat Menikmati!
-
Ikrar Nusa Bakti Desak Prabowo Segera Reshuffle Kabinet
-
Roy Suryo Siapkan Gibran Black Paper, Soroti Riwayat Pendidikan hingga Legalitas Ijazah Wapres
-
KPK soal Kepala Daerah Dipilih DPRD: Tekan Biaya Politik, Cegah Korupsi
-
Tabrak Lari di Tambora Tewaskan Dua Orang, Mobil Pelaku Ringsek Ditabrak Kereta
-
Pesepeda Luka Kepala Ditabrak Mobil Listrik di Jalan Sudirman
-
Puncak Musim Hujan, BMKG Minta Warga DIY Waspadai Banjir dan Longsor
-
Demokrat Nilai Langkah Hukum SBY Jadi Pendidikan Politik Lawan Disinformasi
-
Pemerintah Pusat Puji Gerak Cepat Gubernur Bobby Nasution Bangun Huntap Korban Bencana
-
Kasus Anak Bunuh Ibu di Medan, Kemen PPPA Pastikan Hak dan Pendidikan Anak Tetap Terpenuhi