News / Nasional
Selasa, 18 November 2025 | 12:39 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (18/11/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Baca 10 detik
  • Setelah 44 tahun, Indonesia akhirnya memiliki KUHAP baru yang disahkan DPR untuk menggantikan produk hukum lama dan melengkapi operasional KUHP baru
  • Aturan baru secara signifikan membatasi penahanan yang bersifat subjektif atau "suka-suka" oleh penyidik dan mewajibkan seluruh proses pemeriksaan direkam kamera untuk mencegah intimidasi
  • KUHAP baru ini berfokus pada penguatan hak-hak warga negara, peran advokat, serta memberikan perlindungan hukum maksimal bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas

"Pembentukan RUU KUHAP ini tidaklah terburu-buru sama sekali, bahkan kalau hitungannya ya, waktu kita membentuk KUHAP ini lebih dari satu tahun," kata Habiburokhman.

Ia juga menambahkan bahwa dinamika yang terjadi selama proses pembahasan adalah bagian dari demokrasi. "Kritik maupun dukungan terhadap pengesahan RUU KUHAP ini kami maknai sebagai keniscayaan berdemokrasi di negeri tercinta ini," kata dia.

Load More