- Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola di Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, menegaskan bahwa program MBG memiliki sistem pengelolaan anggaran yang dirancang agar tidak dapat disalahgunakan
- Ia memastikan bahwa potensi korupsi di dalam dapur MBG atau Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) telah ditutup melalui mekanisme keuangan yang ketat dan berlapis
- Satu dapur menerima aliran dana sekitar Rp 440 juta per satu kali permintaan untuk kebutuhan 10 hari
Suara.com - Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola di Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki sistem pengelolaan anggaran yang dirancang agar tidak dapat disalahgunakan.
Ia memastikan bahwa potensi korupsi di dalam dapur MBG atau Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) telah ditutup melalui mekanisme keuangan yang ketat dan berlapis.
Menjawab kekhawatiran publik mengenai peluang praktik bancakan anggaran dalam implementasi MBG, Tigor menegaskan bahwa sistemnya tidak memungkinkan terjadinya korupsi.
"Apakah BGN ini menjadi ajang bancakan korupsi? Oh, nggak bisa," kata Tigor dalam konferensi pers virtual SDGs bersama Bappenas, Rabu (19/11/2025).
Tigor menjelaskan, setiap dapur MBG yang melayani sekitar 3.000 penerima hanya dapat mengakses dana melalui mekanisme virtual account dengan persetujuan dua pihak secara bersamaan.
Satu dapur menerima aliran dana sekitar Rp 440 juta per satu kali permintaan untuk kebutuhan 10 hari.
Totalnya bisa mencapai Rp 900 juta untuk satu periode pelayanan. Namun, dana tersebut tidak dapat dicairkan begitu saja.
"Yang bisa mengeluarkan uang disitu kita gunakan virtual account. Virtual account itu harus wakil yayasan menuliskan permintaan uangnya dan kepala SPPG meng-approve. Kalau mereka berselisih pendapat tidak bisa keluar uangnya. Jadi kita sudah buat sistem yang mencegah," tuturnya.
Tigor juga menekankan bahwa total anggaran MBG yang mencapai Rp 71 triliun per tahun tidak didistribusikan melalui pejabat eselon Kementerian atau mekanisme terpusat, melainkan langsung turun ke SPPG di daerah.
Baca Juga: Klarifikasi: DPR dan Persagi Sepakat Soal Tenaga Ahli Gizi di Program MBG Pasca 'Salah Ucap'
Dengan struktur tersebut, dia yakin tidak ada peluang intervensi atau permainan proyek di tingkat pusat.
"Tidak ada lagi itu eselon-eselon satu mempunyai kekuatan ataupun power untuk bisa melakukan pengadaan-pengadaan besar secara terpusat itu tidak bisa. Jadi korupsi sudah terjawab," ujarnya.
BGN menyebut desain sistem keuangan MBG tersebut menjadi pondasi penting untuk memastikan bahwa anggaran yang besar benar-benar digunakan untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak di seluruh Indonesia.
Berita Terkait
-
Gak Perlu Marah di Grup WA Lagi, Call Centre 127 Siap Tampung Keluhan Soal Program MBG
-
Kisruh Pendanaan Gaji Karyawan SPPG yang Belum Cair, Polemik MBG Jilid II?
-
Arogansi Politik vs Sains: Ahli Gizi Dibungkam di Forum MBG
-
Klarifikasi: DPR dan Persagi Sepakat Soal Tenaga Ahli Gizi di Program MBG Pasca 'Salah Ucap'
-
Stafsus BGN Tak Khawatir Anaknya Keracunan karena Ikut Dapat MBG: Alhamdulillah Aman
Terpopuler
- 4 Mobil Sedan Bekas di Bawah 30 Juta Mudah Dirawat, Performa Juara!
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- Bupati Mempawah Lantik 25 Pejabat, Berikut Nama-namanya
- Stargazer vs Xpander: 10 Fakta Penentu MPV 7 Seater Paling Layak Dibeli
- 4 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED dengan Baterai Jumbo Terbaik Januari 2025
Pilihan
Terkini
-
Wagub Babel Dicecar 10 Jam di Bareskrim, Misteri Ijazah Sarjana Terkuak?
-
Yusril Sebut Batas Kritik dan Hinaan di KUHP Baru Sudah Jelas
-
Update Terbaru Kompleks Haji Indonesia di Arab Saudi, Siap Meluncur Tahun Ini
-
Rugikan Negara Rp16,8 Triliun, Isa Rachmatarwata Dipenjara 1,5 Tahun
-
'Raja Bolos' di MK: Anwar Usman 113 Kali Absen Sidang, MKMK Cuma Kirim Surat Peringatan
-
4 WNA Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Kapal PT ASL Shipyard di Batam
-
AS Ancam 'Serang' Iran, Senator Sebut Rezim Teheran Mirip dengan Nazi
-
Anak Marah Gawainya Dilihat? Densus 88 Ungkap 6 Ciri Terpapar Ekstremisme Berbahaya
-
ART di Serang Nekat Jadikan Anak Majikan Jaminan Utang, Minta Tebusan Rp10,5 Juta
-
Kemenkes Minta Rp500 Miliar untuk Perbaikan Fasyankes dan Alat Medis Rusak Akibat Banjir Sumatra