Dukung Langkah Prabowo Setop Tradisi Kerahkan Siswa saat Penyambutan, KPAI Ungkap Potensi Bahayanya

Suara.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyambut positif larangan dari Presiden Prabowo Subianto kepada kepala daerah agar tidak mengerahkan siswa sekolah untuk menyambut kunjungan presiden di daerah. Menurut KPAI praktik tersebut memang harus dihentikan.

Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono, senada dengan pandangan Prabowo yang berpikir lebih baik para siswa tetap belajar di kelas, ketimbang harus panas-panasan di pinggir jalan untuk menyambut iring-iringan presiden.

"Saya kira keputusan sangat bijak karena anak-anak akan lebih banyak waktu untuk belajar," kata Aris kepada Suara.com, Rabu (19/11/2025).

Bukan saja mengganggu jam belajar, menurutnya psikis dan fisik siswa dapat terganggu bila dibiarkan terlalu lama menunggu konvoi presiden di pinggir jalan, terlebih di bawah terik matahari.

"Menyambut di pinggir jalan juga kadang terlalu lama sehingga menguras energi fisik dan psikis anak, bahkan klau berdesak-desakan bisa mengganggu keselamatan anak," kata Aris.

Setop Praktik Lama

Meski KPAI tidak punya catatan khusus, kapan tradisi mengerahkan para murid tersebut dimulai, Aris memastikan pihaknya mendukung langkah Prabowo untuk menghentikan praktik lama tersebut.

"Kami tidak memiliki catatan khusus, tapi memang seakan ada keharusan anak menyambut dan itu praktik lama, dan demi kepentingan terbaik anak, pola itu perlu dirubah, dan ini saatnya," kata Aris.

Hal senada disampaikan Komisioner KPAI, Sylvana Apituley. Ketua Subkom Hak Sipil dan Partisipasi Anak ini mengatakan pelibatan anak-anak dalam jumlah besar, khususnya pelajar, dalam acara seremoni penyambutan pejabat tinggi negara makin tidak relevan dan seringkali justru tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak anak.

Baca Juga: Tak Mau Indonesia Gagal, Presiden Prabowo Soroti Peran Penting Pendidikan!

Sylvana setuju tradisi dan praktik yang biasa di banyak negara di dunia termasuk di Indonesia itu disetop.

Ia berujar belum tentu para siswa yang terlibat penyambutan dapat melihat wajah atau bersalaman dengan pejabat tinggi dimaksud.

Sebabnya soal waktu dan atau karena pejabat yang ditunggu sudah naik mobil dengan kecepatan tinggi untuk tugas utama di daerah yang dikunjungi.

Hal ini selaras dengan ucapan Prabowo yang mengaku ia terkadang tidak sempat untuk menyapa kembali para siswa, lantaran konvoi kendaraan presiden melaju dengan cepat.

Potensi Langgar Hak Anak

Menurut Sylvana dalam seremoni penyambutan pejabat tinggi seperti itu, biasanya anak-anak tidak mendapat informasi yang jelas dan lengkap mengenai latar belakang dan tujuan keterlibatan mereka.

Anak-anak hanya menjadi penonton yang dimobilisasi dan dikomando secara sepihak atau satu arah oleh guru/pihak sekolah dan dinas terkait.

"Tidak jarang mereka mengorbankan jam belajar karena berjam-jam menunggu tamu, berbaris di sepanjang jalan menahan terik panas matahari hampir tanpa alat pelindung dan berpotensi kelelahan, alami dehidrasi, dan pengalaman kurang nyaman lainnya termasuk stress karena ketidakpastian jam kehadiran pejabat yang ditunggu," kata Sylvana kepada Suara.com.

Ia mengingatkan adanya potensi melanggar hak anak karena memobilisasi mereka dalam acara penyambutan.

"Dalam situasi seperti itu antusiasme dan keramahtamahan anak-anak dalam menyambut tamu penting di wilayahnya justru tidak berarti apa-apa dan berpotensi melanggar hak anak," ujar Sylvana.

Perlunya Ruang Interaksi

Kembali ke Aris, ia mengatakan banyak sarana yang lebih nyaman dan aman untul media interaksi antara siswa dan presiden.

Menurutnya interaksi tersebut memang peting, karena kepala negara juga perlu mendengarkan suara anak sebagai bahan merumuskan kebijakan pembangunan nasional yang ramah anak.

Sedangkan, Sylvana menyampaikan sikap KPAI yang menghargai gagasan Prabowo yang mengatakan bahwa ia sendiri yang akan menemui anak-anak di sekolah wilayah yang dikunjunginya.

"KPAI memandang instruksi dan inisiatif Presiden Prabowo Subianto ini sebagai langkah awal yang penting untuk memulai secara sistematis dan meluas budaya partisipasi bermakna anak-anak Indonesia, yang sangat diperlukan sebagai salah satu cara yang lebih pas untuk menumbuhkan nasionalisme anak dan melatih keramahtamahan anak-anak Indonesia yang otentik, positif dan konstruktif dalam suasana yang aman dan nyaman, dan untuk kepentingan terbaik bagi anak," kata Sylvana.

KPAI berharap agar setiap kali Presiden Prabowo berkunjung wilayah tertentu, terutama wilayah 3 T, Prabowo dapat mengalokasikan waktu khusus untuk berdialog langsung dengan anak-anak setempat.

"Bukan hanya di sekolah, tetapi juga di kampung atau di titik kunjungan beliau," kata Sylvana.

Kepala Daerah Harus Patuh

KPAI berharap para kepala daerah mematuhi instruksi dan arahan Presiden Prabowo dan memulai tradisi baru yang lebih kreatif, aman dan nyaman bagi anak-anak.

"Bukan hanya untuk kepentingan menumbuhkan nasionalisme dan merawat budaya keramah-tamahan bangsa, tetapi terutama untuk menumbuhkan praktik partisipasi bermakna yang lebih otentik, edukatif, berbudaya dan bermanfaat bagi dan menurut anak-anak," kata Sylvana.

Selain prinsip partisipasi bermakna, Sylvana mengatakan pelibatan anak-anak dalam seremoni penyambutan tamu penting negara, baik domestik maupun luar negeri, seharusnya dikemas dalam bentuk-bentuk yang ramah anak dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Sylvana mengatakan para kepala daerah seharusnya berkomitmen memfasilitasi ruang yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk berdialog langsung dengan presiden.

"Lebih dari itu, agar kepala derah melalui dinas-dinas terkait, rutin melatih dan mendampingi anak-anak di daerahnya agar mampu mengembangkan pikiran dan pendapatnya sendiri, serta trampil menyampaikan pikiran dan pendapat tersebut secara murni, sopan, positif dan konstruktif," kata dia.

"Pendapat dan suara hati anak-anak penting didengarkan oleh para pemimpin bangsa, untuk memastikan system dan mekanisme pengambilan keputusan pembangunan bangsa yang inklusif dan demi kepentingan terbaik bagi anak," katanya menambahkan.