- Aris memastikan pihaknya mendukung langkah Prabowo untuk menghentikan praktik lama tersebut.
- Sylvana setuju tradisi dan praktik yang biasa di banyak negara di dunia termasuk di Indonesia itu disetop.
- Dalam seremoni penyambutan pejabat tinggi seperti itu, biasanya anak-anak tidak mendapat informasi yang jelas dan lengkap.
Anak-anak hanya menjadi penonton yang dimobilisasi dan dikomando secara sepihak atau satu arah oleh guru/pihak sekolah dan dinas terkait.
"Tidak jarang mereka mengorbankan jam belajar karena berjam-jam menunggu tamu, berbaris di sepanjang jalan menahan terik panas matahari hampir tanpa alat pelindung dan berpotensi kelelahan, alami dehidrasi, dan pengalaman kurang nyaman lainnya termasuk stress karena ketidakpastian jam kehadiran pejabat yang ditunggu," kata Sylvana kepada Suara.com.
Ia mengingatkan adanya potensi melanggar hak anak karena memobilisasi mereka dalam acara penyambutan.
"Dalam situasi seperti itu antusiasme dan keramahtamahan anak-anak dalam menyambut tamu penting di wilayahnya justru tidak berarti apa-apa dan berpotensi melanggar hak anak," ujar Sylvana.
Perlunya Ruang Interaksi
Kembali ke Aris, ia mengatakan banyak sarana yang lebih nyaman dan aman untul media interaksi antara siswa dan presiden.
Menurutnya interaksi tersebut memang peting, karena kepala negara juga perlu mendengarkan suara anak sebagai bahan merumuskan kebijakan pembangunan nasional yang ramah anak.
Sedangkan, Sylvana menyampaikan sikap KPAI yang menghargai gagasan Prabowo yang mengatakan bahwa ia sendiri yang akan menemui anak-anak di sekolah wilayah yang dikunjunginya.
"KPAI memandang instruksi dan inisiatif Presiden Prabowo Subianto ini sebagai langkah awal yang penting untuk memulai secara sistematis dan meluas budaya partisipasi bermakna anak-anak Indonesia, yang sangat diperlukan sebagai salah satu cara yang lebih pas untuk menumbuhkan nasionalisme anak dan melatih keramahtamahan anak-anak Indonesia yang otentik, positif dan konstruktif dalam suasana yang aman dan nyaman, dan untuk kepentingan terbaik bagi anak," kata Sylvana.
Baca Juga: Tak Mau Indonesia Gagal, Presiden Prabowo Soroti Peran Penting Pendidikan!
KPAI berharap agar setiap kali Presiden Prabowo berkunjung wilayah tertentu, terutama wilayah 3 T, Prabowo dapat mengalokasikan waktu khusus untuk berdialog langsung dengan anak-anak setempat.
"Bukan hanya di sekolah, tetapi juga di kampung atau di titik kunjungan beliau," kata Sylvana.
Kepala Daerah Harus Patuh
KPAI berharap para kepala daerah mematuhi instruksi dan arahan Presiden Prabowo dan memulai tradisi baru yang lebih kreatif, aman dan nyaman bagi anak-anak.
"Bukan hanya untuk kepentingan menumbuhkan nasionalisme dan merawat budaya keramah-tamahan bangsa, tetapi terutama untuk menumbuhkan praktik partisipasi bermakna yang lebih otentik, edukatif, berbudaya dan bermanfaat bagi dan menurut anak-anak," kata Sylvana.
Selain prinsip partisipasi bermakna, Sylvana mengatakan pelibatan anak-anak dalam seremoni penyambutan tamu penting negara, baik domestik maupun luar negeri, seharusnya dikemas dalam bentuk-bentuk yang ramah anak dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Berita Terkait
-
Bukan Tak Senang, Ini Alasan Prabowo Larang Siswa Sambut Kunjungan Presiden
-
Visi 4 Tahun Prabowo: Bangun RS Canggih di Tiap Kabupaten, Kuliah Dokter Gratis
-
Inisiatif Jokowi, Diresmikan Prabowo: RS KEI Surakarta Siap Kurangi Pasien Berobat ke Luar Negeri!
-
Dari New York ke Istana Jakarta: Michael Bloomberg Temui Prabowo dan Bos Danantara, Bahas Apa?
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 10 Rekomendasi Skincare Wardah untuk Atasi Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
-
Danantara 'Wajibkan' Menkeu Purbaya Ikut Rapat Masalah Utang Whoosh
-
Viral Biaya Tambahan QRIS Rp500: BI Melarang, Pelaku Bisa Di-Blacklist
-
Harga Minyak Dunia Merosot Imbas Stok AS Melonjak
Terkini
-
Tegas Tolak Mediasi dengan Jokowi, Roy Suryo Cs Lebih Pilih Dipenjara?
-
PKS Minta Raperda Perubahan Wilayah Jakarta Ditunda: KTP hingga Sertifikat Diubah Semua, Bikin Kacau
-
KPK Sita Rumah hingga Mobil dan Motor yang Diduga Hasil dari Korupsi Kuota Haji
-
Usai KUHAP Rampung Dibahas, Kapan DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset? Ini Kata Ketua Komisi III
-
Mencuat di Komisi Reformasi Polri: Mungkinkah Roy Suryo Cs dan Jokowi Dimediasi?
-
MK Batalkan Aturan HGU 190 Tahun di IKN, Airlangga: Investasi Tetap Kami Tarik!
-
'Dilepeh' Gerindra, PSI Beri Kode Tolak Budi Arie Gabung: Tidak Ada Tempat Bagi Pengkhianat Jokowi
-
Bentuk Posbankum Terbanyak, Pemprov Jateng Raih Rekor MURI
-
Soal UMP Jakarta 2026, Legislator PKS Wanti-wanti Potensi Perusahaan Gulung Tikar
-
Anggaran Makan Bergizi Gratis 2025 Naik Jadi Rp99 Triliun, BGN Siap Gelontorkan Rp1,2 T per Hari