Purbaya Gregetan Soal Belanja Pemda, Ekonomi 2025 Bisa Rontok

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa nampaknya sudah kehabisan kesabaran. Melihat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lesu, Purbaya langsung mengirimkan surat teguran keras kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia.

Kelesuan belanja daerah ini dinilai berpotensi besar merontokkan laju pertumbuhan ekonomi nasional pada akhir tahun 2025. Purbaya menegaskan, lambannya penyerapan APBD tidak sejalan dengan arahan Presiden dan dapat menghambat program pembangunan.

Dalam surat bernomor S-662/MK.08/2025 yang dikirim pada 20 Oktober 2025 itu, Purbaya menyoroti disparitas antara dana yang disalurkan Pusat dan yang dibelanjakan Daerah.

Berdasarkan catatan hingga September 2025, Dana Transfer ke Daerah (TKD) sudah disalurkan sebesar Rp644,8 triliun atau 74 persen dari pagu. Namun, realisasi belanja daerah secara total justru menurun dibandingkan tahun lalu.

Akibatnya, fenomena yang mengkhawatirkan kembali terulang dimana simpanan dana Pemda di perbankan melonjak naik hingga kuartal III-2025. Dana triliunan yang seharusnya berputar di masyarakat melalui proyek-proyek pembangunan, malah mengendap di bank.

"Terkait dengan hal tersebut, dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di Daerah," tulis Purbaya dalam suratnya dikutip Senin (10/11/2025).

Untuk 'menggenjot' ekonomi agar tidak rontok di penghujung tahun, Purbaya memberikan tiga arahan tegas kepada pimpinan daerah:

Pertama, melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

Kedua, segera melakukan pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang telah menyelesaikan proyek-proyek Pemda.

Baca Juga: Purbaya Mau Redenominasi, BI: Harus Direncanakan Matang

Ketiga, memanfaatkan dana simpanan Pemda yang mengendap di perbankan untuk belanja program dan proyek prioritas di daerah.

Purbaya juga meminta agar monitoring belanja APBD dilakukan secara berkala (mingguan/bulanan). Hal ini penting tidak hanya untuk menyelamatkan ekonomi 2025, tetapi juga sebagai bahan evaluasi perbaikan di tahun 2026, agar program pembangunan nasional yang ditetapkan Presiden dapat terwujud.