Kontroversi 41 Dapur MBG Milik Anak Pejabat di Makassar, Begini Respons Pimpinan BGN

Suara.com - Kepemilikan 41 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Yasika Aulia Rachmadani, anak Wakil Ketua DPRD di Makassar, menuai respons berbeda dari pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Ketua BGN menyebut tidak ada pelanggaran, sementara Wakil Kepala BGN mengakui adanya celah aturan dan berjanji akan memperketat pengawasan ke depan.

Ketua BGN: Bukan Pelanggaran, Itu Investasi Swasta

Ketua BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pihaknya tidak melihat adanya pelanggaran. Menurutnya, proses pendaftaran mitra dilakukan secara digital dan terbuka. Ia menjelaskan, BGN memang membatasi satu yayasan hanya boleh memiliki maksimal 10 SPPG per provinsi, namun pembangunan dapur itu sendiri merupakan investasi swasta, bukan menggunakan uang negara.

"Itu investasi, jadi siapa pun yang bangun, Badan Gizi sangat terbantu karena fasilitas cepat terbangun. Itu bukan uang negara," kata Dadan di Jakarta, Selasa (19/11/2025).

Ia menolak anggapan monopoli dan justru mengapresiasi pihak swasta yang membangun banyak dapur karena telah mempercepat implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN: Ada Celah Aturan, Akan Diawasi

Di sisi lain, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengakui adanya celah yang dimanfaatkan. Menurutnya, Yasika bisa mengelola 41 SPPG karena menggunakan nama yayasan yang berbeda-beda untuk mengakali aturan pembatasan.

"Yang ke depan akan saya awasi," ujar Nanik di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/11/2025) malam.

Ia membuka peluang untuk membuat aturan yang lebih baku dalam bentuk petunjuk teknis (Juknis) untuk mencegah hal serupa terjadi lagi. Meski demikian, Nanik memastikan 41 SPPG yang sudah berjalan tidak akan dihentikan demi keberlangsungan program bagi anak-anak penerima manfaat.

Baca Juga: Cegah Lonjakan Harga Jelang Nataru, Prabowo Minta Ganti Menu MBG dengan Daging dan Telur Puyuh

"Tidak akan dihentikan, nanti bagaimana anak-anak yang terima manfaat? Tapi kita akan evaluasi untuk memastikan dapurnya berjalan dengan baik," jelasnya.

Saat ini, BGN telah menutup sementara pendaftaran SPPG baru untuk melakukan pemetaan ulang dan memastikan semua pihak yang terdaftar benar-benar membangun fasilitas sesuai komitmen.